Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan jumlah peserta sidang paripurna yang hari ini minim kehadiran secara fisik disebabkan banyak anggota dewan yang sedang berada di daerah pemilihan. Namun kondisi itu dimudahkan untuk tetap hadir dalam rapat paripurna (rapur) melalui kehadiran daring.
"Sistem persidangan saat ini masih memperkenankan hadir luring atau daring," ujarnya, Selasa (4/7).
Secara khusus dia mengatakan Fraksi PPP menginstruksikan agar semua anggota harus hadir meski secara daring.
Baca juga: Rapat Paripurna Minim Peserta, Anggota DPR Diduga Sibuk Kampanye
"Kami sudah menginstruksikan kepada semua anggota harus hadir dan pimpinan fraksi monitor soal kehadiran ini," ucapnya.
Sedangkan Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga menekankan kehadiran anggota fraksinya sudah disepakati melalui kehadiran perwakilan setiap komisi.
Baca juga: Ketidakhadiran Anggota DPR di Rapur Diklaim karena Prioritaskan Konstituen
"Hadir secara fisik atau pun virtual itu sah. Dan kami sudah menekankan kehadiran itu per komisi. Jadi harus ada perwakilan dari setiap komisi khususnya dari PAN," terangnya.
Menurutnya dalam mekanismenya juga diterapkan sanksi namun setiap anggota yang harus menyampaikan kehadirannya sebelum rapat dimulai.
"Sejak awal ketika anggota tidak hadir karena ada kepentingan lain, maka dia harus memberitahukan kepada fraksi yang kemudian fraksi mengabarkan atau bersurat pada kesekjenan berapa banyak yang sedang ada di dapil atau hadir secara virtual," tukasnya. (Sru/Z-7)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved