Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan jumlah peserta sidang paripurna yang hari ini minim kehadiran secara fisik disebabkan banyak anggota dewan yang sedang berada di daerah pemilihan. Namun kondisi itu dimudahkan untuk tetap hadir dalam rapat paripurna (rapur) melalui kehadiran daring.
"Sistem persidangan saat ini masih memperkenankan hadir luring atau daring," ujarnya, Selasa (4/7).
Secara khusus dia mengatakan Fraksi PPP menginstruksikan agar semua anggota harus hadir meski secara daring.
Baca juga: Rapat Paripurna Minim Peserta, Anggota DPR Diduga Sibuk Kampanye
"Kami sudah menginstruksikan kepada semua anggota harus hadir dan pimpinan fraksi monitor soal kehadiran ini," ucapnya.
Sedangkan Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga menekankan kehadiran anggota fraksinya sudah disepakati melalui kehadiran perwakilan setiap komisi.
Baca juga: Ketidakhadiran Anggota DPR di Rapur Diklaim karena Prioritaskan Konstituen
"Hadir secara fisik atau pun virtual itu sah. Dan kami sudah menekankan kehadiran itu per komisi. Jadi harus ada perwakilan dari setiap komisi khususnya dari PAN," terangnya.
Menurutnya dalam mekanismenya juga diterapkan sanksi namun setiap anggota yang harus menyampaikan kehadirannya sebelum rapat dimulai.
"Sejak awal ketika anggota tidak hadir karena ada kepentingan lain, maka dia harus memberitahukan kepada fraksi yang kemudian fraksi mengabarkan atau bersurat pada kesekjenan berapa banyak yang sedang ada di dapil atau hadir secara virtual," tukasnya. (Sru/Z-7)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved