Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat berani menolak pemberian amplop saat menjelang pengambilan suara pemilihan umum (pemilu) dilakukan. Aksi suap yang kerap disebut Serangan fajar wajib itu harus ditolak secara tegas.
"Kita harus tolak dan harus berani menghajar serangan fajar," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Senin (3/7).
Wawan mengatakan pihaknya tidak akan lelah mengingatkan masyarakat untuk menolak pemberian uang sebagai iming-iming memilih salah satu calon. Bus Antikorupsi KPK sudah berkeliling berbagai daerah di Tanah Air untuk mengedukasi warga. Salah satu lokasi yang dikunjungi baru-baru ini adalah Bandung, Jawa Barat.
Baca juga: 2 Terdakwa Korupsi Proyek Jalur Kereta Diadili Hari Ini
Wawan mengatakan menerima uang untuk memilih calon tidak sepadan dengan penentuan nasib Bandung selama lima tahun setelahnya. Sebab, potensi korupsi dengan dalih mencari modal balik bagi pemimpin yang bagi-bagi duit sangat tinggi.
"Jangan pernah terima duitnya," tegas Wawan.
Baca juga: Kepercayaan Publik pada KPK Terus Turun, Presiden Diminta Buat Perppu
Ia mengatakan setidaknya ada sembilan sikap yang wajib dijaga agar serangan fajar bisa ditolak dengan tegas.
"Yaitu, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras," tuturnya.
Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mendukung penuh anjuran KPK. Pemerintah setempat juga tengah mengusahakan birokrasi yang bebas dari tindakan koruptif.
"Kita ingin membangun pemerintahan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kami mengakui masih panjang perjalanan kita," ucap Ema.
Pejabat tinggi diharap memberikan contoh antikorupsi ke masyarakat dan lingkungan kerjanya. Membangun integritas sudah menjadi kewajiban.
"Semua masih berproses bagaimana kami di dalam secara internal mulai dari staf sampai pimpinan berupaya memberikan keteladanan membangun komitmen bersama penyelenggaraan pemerintahan dengan baik," tutur Ema. (Z-11)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved