Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat berani menolak pemberian amplop saat menjelang pengambilan suara pemilihan umum (pemilu) dilakukan. Aksi suap yang kerap disebut Serangan fajar wajib itu harus ditolak secara tegas.
"Kita harus tolak dan harus berani menghajar serangan fajar," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Senin (3/7).
Wawan mengatakan pihaknya tidak akan lelah mengingatkan masyarakat untuk menolak pemberian uang sebagai iming-iming memilih salah satu calon. Bus Antikorupsi KPK sudah berkeliling berbagai daerah di Tanah Air untuk mengedukasi warga. Salah satu lokasi yang dikunjungi baru-baru ini adalah Bandung, Jawa Barat.
Baca juga: 2 Terdakwa Korupsi Proyek Jalur Kereta Diadili Hari Ini
Wawan mengatakan menerima uang untuk memilih calon tidak sepadan dengan penentuan nasib Bandung selama lima tahun setelahnya. Sebab, potensi korupsi dengan dalih mencari modal balik bagi pemimpin yang bagi-bagi duit sangat tinggi.
"Jangan pernah terima duitnya," tegas Wawan.
Baca juga: Kepercayaan Publik pada KPK Terus Turun, Presiden Diminta Buat Perppu
Ia mengatakan setidaknya ada sembilan sikap yang wajib dijaga agar serangan fajar bisa ditolak dengan tegas.
"Yaitu, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras," tuturnya.
Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mendukung penuh anjuran KPK. Pemerintah setempat juga tengah mengusahakan birokrasi yang bebas dari tindakan koruptif.
"Kita ingin membangun pemerintahan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kami mengakui masih panjang perjalanan kita," ucap Ema.
Pejabat tinggi diharap memberikan contoh antikorupsi ke masyarakat dan lingkungan kerjanya. Membangun integritas sudah menjadi kewajiban.
"Semua masih berproses bagaimana kami di dalam secara internal mulai dari staf sampai pimpinan berupaya memberikan keteladanan membangun komitmen bersama penyelenggaraan pemerintahan dengan baik," tutur Ema. (Z-11)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
Penyidik mendalami bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesetjenan MPR RI, bagaimana pembayarannya, serta permintaan komitmen fee-nya.
KPK menghormati putusan hakim dalam memberikan hukuman untuk terpidana kasus korupsi. Namun, jika vonisnya ringan, dikhawatirkan efek jera menjadi hilang.
Dalam kasusnya, Nasri dinyatakan merugikan negara Rp10,26 miliar. Dalam putusan perkara, terpidana itu diwajibkan membayar uang pengganti Rp10,07 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved