Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

KPK: Tolak Tegas Serangan Fajar Saat Pemilu

Candra Yuri Nuralam
03/7/2023 07:28
KPK: Tolak Tegas Serangan Fajar Saat Pemilu
Ilustrasi(Medcom.id)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat berani menolak pemberian amplop saat menjelang pengambilan suara pemilihan umum (pemilu) dilakukan. Aksi suap yang kerap disebut Serangan fajar wajib itu harus ditolak secara tegas.

 

"Kita harus tolak dan harus berani menghajar serangan fajar," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Senin (3/7).

Wawan mengatakan pihaknya tidak akan lelah mengingatkan masyarakat untuk menolak pemberian uang sebagai iming-iming memilih salah satu calon. Bus Antikorupsi KPK sudah berkeliling berbagai daerah di Tanah Air untuk mengedukasi warga. Salah satu lokasi yang dikunjungi baru-baru ini adalah Bandung, Jawa Barat.

Baca juga: 2 Terdakwa Korupsi Proyek Jalur Kereta Diadili Hari Ini

Wawan mengatakan menerima uang untuk memilih calon tidak sepadan dengan penentuan nasib Bandung selama lima tahun setelahnya. Sebab, potensi korupsi dengan dalih mencari modal balik bagi pemimpin yang bagi-bagi duit sangat tinggi.

"Jangan pernah terima duitnya," tegas Wawan.

Baca juga: Kepercayaan Publik pada KPK Terus Turun, Presiden Diminta Buat Perppu

Ia mengatakan setidaknya ada sembilan sikap yang wajib dijaga agar serangan fajar bisa ditolak dengan tegas.

"Yaitu, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras," tuturnya.

Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mendukung penuh anjuran KPK. Pemerintah setempat juga tengah mengusahakan birokrasi yang bebas dari tindakan koruptif.

"Kita ingin membangun pemerintahan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kami mengakui masih panjang perjalanan kita," ucap Ema.

Pejabat tinggi diharap memberikan contoh antikorupsi ke masyarakat dan lingkungan kerjanya. Membangun integritas sudah menjadi kewajiban.

"Semua masih berproses bagaimana kami di dalam secara internal mulai dari staf sampai pimpinan berupaya memberikan keteladanan membangun komitmen bersama penyelenggaraan pemerintahan dengan baik," tutur Ema. (Z-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya