Ponpes Al-Zaytun tidak Bisa Diproses dengan UU Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat, tidak dapat diproses dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme.

Lembaga pendidikan tesebut belum dianggap melakukan kegiatan teror.

"Ajaran al zaytun belum masuk ke dalam kategori terorisme sehingga tidak dapat diproses dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme," ujar Direktur Deradikalisasi BNPT Achmad Nurwakhid di Jakarta, Senin (26/6) malam.

Baca juga: Dua Kali Kunjungi Ponpes Al-Zaytun, Moeldoko Akui Tak Cium Adanya Penyimpangan

Achmad mengatakan ajaran yang terdapat Al-Zaytun hanya bisa dikategorikan sebagai paham radikalisme. Dalam penanganannya, kasus itu dapat ditangani oleh kepolisian umum dengan menerapkan UU selain UU terorisme, seperti UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dalam membuat kegaduhan.

Kendati belum terindikasi sebagai kegaitan teror, BNPT memastikan tidak akan lepas tangan.
Achmad memastikan pihaknya akan membantu melakukan pengawasan serta konsultasi terhadap pemangku kepentingan terkait termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: Jokowi Bantah Istana Jadi Beking Ponpes Al-Zaytun

Menurutnya, ajaran yang terdapat di Al Zaytun mirip dengan ajaran yang ada pada aliran Al
Qiyadah Al Islamiyah atau Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pimpinan Ahmad Mushaddeq. Ajaran yang sempat populer pada 2016 silam.

Hanya saja, sambungnya, Panji Gumilang selaku pemimpin Al-Zaytun tidak sampai membaiat dirinya sebagai seorang nabi.

"Panji lebih pandai bersiasat, dengan berpura-pura mencintai NKRI," tuturnya. (Ant/Z-11)