Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) digital akan menghilangkan tindakan pungutan liar. Terobosan ini memungkinkan masyarakat dapat terkoneksi langsung dengan pelayanan publik.
"Hadirnya MPP melalui pelayanan digital sehingga lebih cepat, lebih mudah dan (diharapkan) yang menyangkut masalah pelayanan publik dan supaya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan, ada pungli-pungli," ujar Wapres usai melakukan soft launching MPP Digital di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juni 2023.
Ma'ruf menjelaskan hadirnya MPP digital menjadi terobosan dari MPP konvensional yang sudah ada. MPP digital mampu meringkas birokrasi layanan yang selama ini kaku dan berbelit.
Baca juga: Efek Beragun Aset Syariah, Wapres: Hindari Instrumen Berisiko Tinggi
Lebih lanjut, Wapres menegaskan, bahwa MPP tidak boleh sekadar berorientasi pada bangunan fisik, tetapi harus memberikan fungsi pelayanan publik yang berjalan baik, cepat, dan nyaman.
"Sebagaimana pernah saya sampaikan, MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego-sektoral," jelasnya.
Baca juga: Wapres Yakin Masyarakat Bisa Memilih Pemimpin yang Transformatif
Ia juga sebanyak 120 MPP konvensional telah diresmikan sejak 15 Juni 2023. Bahkan, lanjutnya, dalam waktu dekat ini, sembilan MPP segera menyusul untuk diresmikan secara serentak.
"Namun, masih dibutuhkan upaya serius guna memastikan 100 persen MPP terbangun di semua kabupaten/kota di Indonesia tahun 2024," terang Wapres. (MGN/Z-7)
KAPUSPEN TNI Mayjen Freddy Ardianzah merespons beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria mengaku dimintai uang oleh prajurit TNI di lokasi banjir Sumatra.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Pemprov DKI bakal mengecek terlebih dahulu kebenaran dugaan pungli yang dilakukan sekolah sebelum memberikan teguran
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan setiap proses rekrutmen harus dilakukan dengan transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
GUBERNUR Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (Pungli) di seluruh tama yang ada di Jakarta.
Oknum polisi yang melakukan pemerasan penonton DWP 2024, termasuk di antaranya terhadap warga negara (WN) Malaysia disebut harus dipecat.
KEMELUT di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga kini masih menjadi perbincangan.
Putri Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Siti Haniatunnisa Ma’ruf Amin, meluruskan pernyataan Zulfa Mustofa yang sebelumnya mengeklaim telah memperoleh restu menjadi Pj Ketum PBNU
Sebelumnya, Ma'ruf Amin menjabat posisi Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada periode 2020-2025 dan sebagai ketua umum pada periode 2015–2020.
Peluncuran QRIS Wakaf Tunai itu dilaksanakan di sela penyelenggaraan seminar Wakaf Preneur di Jakarta (30/10/2025).
Deklarasi kebangsaan ini dipimpin Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina FKN, Ma’ruf Amin didampingi Wury Estu Handayani.
Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved