Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo angkat bicara soal pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor, Minggu (18/6). Jokowi bersama Prabowo makan siang bersama. Ia mengatakan itu hal yang juga biasa dilakukan dengan para menteri di kabinet Indonesia Maju. Namun, Jokowi mengakui pembahasan dalam pertemuan itu soal politik.
"Ya itu biasa, saya itu ketemu dengan para menteri, di hari Senin sampe Jumat. Tapi juga di hari Sabtu dan Minggu, biasa. Hanya ada yang diunggah dan tidak diunggah," ujar Jokowi pada media di sela-sela kunjungan kerja ke Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6).
Saat ditanya intensitas pertemuan dengan Prabowo akhir-akhir ini, Jokowi mengatakan dirinya juga bertemu sejumlah politikus seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Baca juga : Anies: Kita Akan Menghadapi Lawan yang Punya Sumber Daya Besar
"Sebelumnya kan saya juga makan dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya juga makan dengan Pak Erick. Biasa, sering juga makan malam, makan siang dengan Pak Luhut juga sering. Cuman enggak diunggah," terang Jokowi.
Ia menyebut pertemuannya dengan Menhan, akhir pekan lalu karena adanya permintaan dari Menhan. Jokowi mengungkapkan ada hal penting yang dibahas dalam pertemuan itu. Namun ia tidak menyebut secara rinci.
Baca juga : Tak Mau Kalah dengan Prabowo, Puan Sebut Juga Akrab dengan Jokowi
"Kemarin karena memang Pak Prabowo ingin ketemu dan ingin menyampaikan sesuatu yang penting, ya hari Minggu jangan dipikir saya tidur hari Minggu," ucap Jokowi.
"Jadi saya terima, saya terima, saya terima karena jamnya pas jam 1 ya," imbuh dia.
Berdasarkan informasi yang beredar di media, Menhan saat dipanggil ke Istana Bogor, sedang mengadakan pertemuan dengan para pimpinan redaksi. Setelah mendapatkan memo dari presiden, Menhan meninggalkan acara itu sekitar 2,5 jam dan kembali.
Prabowo enggan membagikan isi pertemuan dengan Jokowi. Ia hanya mengatakan ada pembahasan soal proposal damai terkait konflik Ukraina dengan Rusia dan beberapa hal. Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo memang membahas soal politik.
"Ya utamanya soal politik, saya bicara apa adanya," tukas presiden. (Z-5)
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved