Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KARO Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menanggapi usulan Anggota Komisi III Fraksi PDI P DPR RI Johan Budi, yang mengusulkan agar Kepala BNPT dapat menyandang pangkat bintang empat atau jenderal.
Brigjen Ramadhan mengaku sudah mendengar kabar itu. Bahkan, saat ini, usulan tersebut pun sudah disampaikan kepada para petinggi di instansinya.
"Itu kan usulan, yang namanya usulan atau masukan pasti akan didengar, tetapi tindak lanjut nanti seperti apa akan kami sampaikan setelah sudah ada kepastiannya," kata Ramadhan, Jumat (9/6).
Baca juga: Kepala BNPT Bicara Soal Kiblat Terorisme Dunia dan Indonesia, Singgung Soal IS Hingga Al-Qaeda
Pihaknya mengaku sangat menghormati dan menghargai masukan dan usulan yang disampaikan Anggota Komisi III Fraksi PDI P DPR RI Johan Budi.
"Siapa pun berhak dan boleh memberikan masukan kepada Polri. Namun, apakah itu akan menjadi pertimbangan atau tidak, tentunya kami harus bahas di internal dahulu, tidak bisa langsung sekonyong-konyong, sabar ya," cetusnya.
Sebelumnya, pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) antara Komisi III DPR RI dengan BNPT dan BNN, Rabu (7/6), Anggota Komisi III Fraksi PDI P DPR RI Johan Budi mengusulkan agar Kepala BNPT dan Kepala BNN dapat menyandang pangkat bintang empat atau Jenderal.
Baca juga: PDIP Usul Kepala BNPT dan BNN Dijabat Minimal Jenderal Bintang Empat
"Ketua rapat, saya usul dalam struktur organisasi yang baru tadi nanti di dalam kesimpulan kalau diperbolehkan, saya akan menggunakan hak konstitusional saya agar kepala BNPT kepala BNN ini jangan bintang tiga pak, tetapi bintang empat," kata Johan.
Menurutnya, Kepala BNN dan BNPT harus bersifat independen atau setara dengan Menteri. Pasalnya, dua kepala lembaga dari Polri itu masih berpangkat Komisaris Jenderal atau bintang tiga.
"Karena apa? Karena kalau dia bintang tiga dia masih di bawah Kapolri. Seharusnya dia independen dan menjadi bintang empat apalagi badan ya, kepala badan ini kan seharusnya setara menteri kalau gak salah," ujarnya.
Johan juga menyinggung Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel dan Kepala BNN Dr Petrus Golose, yang disebut sudah layak mendapatkan bintang empat.
"Saya lihat Pak Petrus (Kepala BNN) sudah pantas juga bintang empat, apalagi Pak Rycko (Kepala BNPT)," ujarnya.
"Saya Johan Budi, Fraksi PDIP, usul di dalam kesimpulan agar Kepala BNPT, BNN, itu disandang oleh bintang empat sehingga dia setara dengan Kapolri, tidak di bawah Kapolri, sehingga dia bebas independen, tidak di bawah koordinasi Polri karena ini memimpin badan," tandasnya. (Z-1)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perlindungan untuk kepulangan jamaah haji.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved