PKB dan Demokrat Tarik-ulur untuk Posisi Cawapres

ANGGOTA koalisi tampak mulai hilang kesabaran terkait dengan posisi cawapres. Setelah Partai Demokrat mengungkap bakal mengevaluasi posisi dari koalisi pendukung Anies Baswedan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menunjukkan hal serupa. PKB juga akan mengevaluasi posisinya di koalisi pendukung Prabowo Subianto jika Muhaimin Iskandar tidak segera dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo.

Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai bahwa kondisi saat ini yang mengerucut pada 3 nama capres, maka hanya ada Ganjar Pranowo yang sudah hampir pasti maju. Karena PDIP tidak harus memikirkan berkoalisi dengan partai lain dengan kondisi yang sudah lolos presidential threshold. 

"Meskipun PDIP juga akan tetap membutuhkan teman koalisi untuk menguatkan dukungan politik dan membesarkan peluang kemenangan," terang sosok yang akrab disapa Puput itu.

Baca juga: Demokrat : Cawapres Anies Sebaiknya Segera Diumumkan

Sedangkan koalisi pengusung Anies dan Prabowo mendapati kondisi berbeda karena belum mengantongi presidential threshold.

"Dengan situasi ini, untuk koalisi dukungan Anies dan Prabowo, partai yang sudah berkoalisi masih dapat lari dari kesepakatan berkoalisi karena posisi kandidasi bergantung pada dukungan beberapa partai untuk lolos syarat presidential threshold," sambungnya.

Baca juga: Target Muhaimin: Capres Harus NU, Minimal Cawapres

Oleh karena itu, Demokrat dan PKB dapat memainkan posisi tarik ulur dukungan dalam koalisi ini. Kedua partai itu butuh kepastian posisi cawapres.

"Demokrat dan PKB membutuhkan kepastian pencalonan tidak hanya karena hal ini akan menentukan strategi politik partai ke depan, tetapi juga lebih dipengaruhi pada posisi partai yg sudah jelas mengusung nama cawapres dari internalnya. Demokrat mengusung AHY dan PKB mengusung Cak Imin," tegasnya.

Menurut Puput, PKB dan Partai Demokrat paham posisinya dibutuhkan agar kandidasi Anies dan Prabowo bisa lolos ambang batas. Keduanya memanfaatkan kondisi itu untuk mendesak capres dan partai pengusung utama atau partai lain dalam koalisi. 

"Apakah gertak sambal atau tidak? Ini tergantung dari lobi politik PKB dan Demokrat dengan koalisi 'sebelah'. Kuat tidaknya ancaman itu tergantung dari seberapa peluang dan keuntungan politik yg diperoleh Demokrat dan PKB jika berpindah koalisi," tambah Puput.

Puput menilai Partai Demokrat berpeluang pindah koalisi dengan Gerindra, karena lebih kecil kemungkinannya berkoalisi dengan PDIP. 

"Sementara PKB berpeluang pindah mendukung Ganjar karena masih satu kubu koalisi dengan PDIP saat bergabung dengan koalisi pemerintah," pungkasnya. (Z-7)