Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEBAGAI partai koalisi pemerintah, Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Kondisi ini dinilai akan mendatangkan dampak positif bagi PAN dalam pemilu legislatif mendatang.
Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Ahyar menilai PAN berpotensi mendapatkan efek ekor jas Jokowi dalam pemilu mendatang. PAN meraih efek ekor jas berkat posisi politik PAN yang saat ini berada dalam pemerintahan. "Mungkin di daerah-daerah tertentu PAN bisa meraih efek ekor jas Jokowi dalam pemilu legislatif," ujar Usep
Lebih lanjut, jelas Usep, efek ekor jas Jokowi kepada PAN dapat terjadi pada daerah tertentu di wilayah yang sebelumnya dimenangkan Jokowi. Dengan manuver transformasi PAN menjadi partai terbuka dan inklusif, dampak elektoral Jokowi sangat mungkin diraih secara masif.
Selain itu, Usep menyebut keberhasilan partai koalisi pemerintahan seperti PAN tak hanya tergantung kedekatan Jokowi. Menurutnya, PAN memiliki program yang pro rakyat dan memiliki basis massa militan.
"Faktornya banyak (keberhasilan PAN), tidak hanya endorsement Jokowi, tapi ada irisan dengan Muhammadiyah dan caleg-calegnya (PAN)," jelasnya. (RO/R-2)
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Parpol surati KPU minta caleg terpilih diganti, PKS : Ini berbahaya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved