Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DIREKTUR Eksekutif Kedai Kopi Hendri Satrio sangsi soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan. Jokowi khawatir pembangunan di eranya tidak dilanjutkan oleh presiden berikutnya.
"Jokowi heboh sekali dengan keberlanjutan pembangunan. Apa dia tidak percaya diri dengan pembangunan yang dia lakukan? Jangan-jangan dia melihat ada potensi masalah," kata Hendri dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Presiden Jokowi Gerilya Kotak Kosong Pilpres 2024?’ Minggu (28/5).
Hendri mengatakan program yang baik secara otomatis dilanjutkan penggantinya. Apalagi, bila program itu sangat berguna bagi masyarakat.
Baca juga: BEM UI Tak Tutup Kemungkinan Gelar Aksi Bila Jokowi Terus Tidak Netral
"Jarang sekali ada program bagus yang tidak teruskan. Jangan-jangan memang tidak tepat guna ini pembangunannya sehingga merasa perlu dilanjutkan," ujar dia.
Selain itu, Hendri menyinggung situasi pemilihan presiden (pilpres) pada 2014 yang diikuti Jokowi. Kala itu, masyarakat dipersilakan memilih sendiri calon pemimpin berikutnya. "Tidak ada presiden penguasa yang cawe-cawe," papar dia.
Baca juga: Ini Penjelasan BEM UI Tentang Sindiran 'Jokowi Milik Parpol, Bukan Milik Rakyat'
Presiden, kata Hendri, memiliki aparat dalam menunaikan tugasnya. Endorse seorang presiden terhadap calon tertentu dikhawatirkan disangka instruksi oleh aparatnya.
"Sehingga bekerjalah tangan-tangan aparat ini untuk menyukseskan endorse-an presiden. Makanya harusnya netral-netral saja," ucap dia. (Z-3)
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved