Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DEKAN Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Andy Fefta Wijaya menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir dapat saling melengkapi dalam memenangkan Pilpres 2024 jika diusung sebagai capres dan cawapres.
"Melihat kelebihan dari masing-masing figur tersebut, saya melihat mereka akan saling melengkapi. Prabowo sebagai sosok yang berpengalaman di politik didampingi dengan Erick yang energik dan mewakili generasi muda," kata Andy, dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/5).
Baca juga: Elektabilitas Erick Thoihir Sebagai Cawapres Paling Konsisten
Menurut dia, Prabowo dan Erick sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan kombinasi antara generasi yang berpengalaman dengan jiwa nasionalis dan figur muda religius yang dapat berkomunikasi baik dengan generasi milenial.
Sejauh ini, Andy berpandangan Prabowo memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang politik. Bahkan, dia beberapa kali pernah menjadi capres dan cawapres.
Sementara itu, menurut Andy, Erick yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI memiliki kelebihan, yakni dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai calon pemimpin yang mewakili generasi muda dan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat.
Saat ini, Andy menilai milenial membutuhkan figur calon pemimpin yang dapat mewakilinya di panggung politik nasional, seperti Erick. Dengan demikian, kedua figur tersebut dapat saling mewakili untuk mendulang suara para pemilih di Pilpres 2024.
Baca juga: Cawapres Idola Milenial, Erick Thohir Punya Kemampuan Ekonomi Teruji
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden/wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.
Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Ant/S-2)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berkomitmen membeli BBM dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar sebagai bagian negosiasi dagang.
SINAR Mas Land melalui Digital Hub menerima kunjungan delegasi tingkat tinggi British Council bersama perwakilan lebih dari 25 universitas terkemuka Inggris.
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Profil lengkap Franky Widjaja, nakhoda Sinar Mas Group, pengaruh bisnisnya terhadap IHSG, dan hasil pertemuan strategis dengan Presiden Prabowo di Hambalang.
Bertemu lima naga, Presiden Prabowo Subianto menegaskan investasi harus berdampak nyata, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat UMKM.
Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog 4,5 jam dengan lima pengusaha nasional di Hambalang. Pertemuan membahas sinergi pemerintah dan dunia usaha untuk percepatan pembangunan ekonomi.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved