Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim cegah hoaks dan black campaign jelang Pemilu 2024.
Listyo meminta seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para santri mewaspadai hoaks atau informasi palsu dan black campaign yang mulai marak terjadi menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang.
Menanggapi itu, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengemukakan jajaran kepolisian perlu turut serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Baca juga : Informasi Hoaks Mulai Meningkat Jelang Pemilu
Menurutnya berdasarkan hasil mitigasi ada empat konsentrasi pencegahan oleh Bawaslu yang meliputi hoaks atau berita bohong, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), dan ketidaknetralan ASN, TNI, serta Polri.
Baca juga : Ini 6 Strategi Tangkal Informasi Palsu di Tahun Politik
Dia berharap empat konsentrasi pencegahan tersebut bisa dihadapi bersama pemangku kepentingan, dalam hal ini kepolisian.
"Bawaslu secara tegas mencegah semua pihak tidak melakukan pelanggaran. Bersama para pemangku kepentingan kita bisa saling percaya dan tahu peran masing-masing supaya bisa saling memperkuat," ungkap Lolly, Minggu (21/5).
Lolly menjelaskan hoaks bisa menjadi potensi yang tinggi di pelaksanaan Pemilu 2024, maka perlu dilakukan mitigasi kerawanan.
Potensi ini tinggi, tambahnya, karena pemilih pemuda di tahun 2024 dapat menembus 60 persen yang artinya jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi demokrasi.
"Lalu politik uang ini trennya tidak pernah turun, dia akan selalu bergerak maka ini jadi perhatian kami," terang dia.
Terpisah, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebut inisiatif Polri sesuai dengan tantangan Pemilu 2024, yang salah satunya terkait maraknya hoaks dan disinformasi dalam proses pemilu.
“Pendekatannya mesti dua menurut saya Pertama penegakan hukum, dan kedua literasi politik yang harus saling beriringan,” tandasnya. (Z-8)
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved