Ini 6 Strategi Tangkal Informasi Palsu di Tahun Politik

JELANG Pemilihan Umum 2024, penyebaran informasi palsu (hoaks) kian masif dan sulit dikendalikan. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menyatakan, ada tiga distrupsi informasi yang memungkinkan terjadi yakni disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.

"Memang ada kecenderungan pada saat suhu polituk meningkat, maka disinformasi yang terjadi itu betul-betul meningkat," ucap Andi dalam pidatonya pada diskusi publik 'Menangkal Disinformasi di Tahun Politik', Kamis (4/5).

Jika melihat data yang dimiliki Masyarakat Anti-fitnah Indonesia (Mafindo) setidaknya sepanjang kuartal I tahun 2023 ada sekitar 664 informasi bohong yang ditemukan. Kondisi itu meningkat tajam dari periode yang sama pada 2022.

Baca juga: Dream Team Bacaleg NasDem Segera Didaftarkan ke KPU

Pada tiga bulan pertama tahun 2023, tema politik telah mendominasi jumlah hoaks dengan sekitar 233 temuan (35%). Hoaks tema politik memiliki besaran sekitar dua hingga empat kali dari tema lainnya, seperti tema urusan pribadi, kriminalitas, kesehatan, dan berita duka yang menjadi tren lima besar pada awal tahun 2023 ini.

Melihat kondisi tersebut, Andi memperkirakan penyebaran informasi palsu kemungkinan akan terus meningkat hingga masa kampanye Pemilu 2024. Dia pun menyatakan ada sejumlah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meredam penyebaran informasi palsu. 

Baca juga: Pejabat Publik Jangan Hanya Sibuk Safari Politik

"Kecenderungan disinformasi yang terjadi saat pemilu yakni dengan menyerang pemerintah atau pertahanan, serta kandidat atau calon-calon yang ada. Sehingga kita harus betul-betul bersiap untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini," ujar Andi.

Dijelaskannya, untuk menangkal penyebaran informasi palsu ada 6 strategi yang dapat diterapkan. Keenam Strategi itu, aksi publik, tindakan negara, kolaborasi lintas lembaga, operasi langsung, transparansi informasi pemilu, dan kerjasama internasional. Simak enam strategi itu.

1. Aksi Publik

Perlu memperluas penegasan terkait larangan kampanye disinformasi. Serta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi.

2. Tindakan negara, 

Andi menerangkan, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk tim yang bertugas memantau penyebaran informasi serta mampu merespon cepat berbagai misinformasi, disinformasi maupun malinformasi.

3. Kolaborasi lintas lembaga

Lemhanas melakukan kolaborasi lintas lembaga termasuk lembaga-lembaga independen. "Kalau di Lemhannas, kami telah mengundang platform-platform untuk berdiskusi terkait Pemilu 2024 untuk memastikan disinformasi ini bisa diturunkan," terang Andi.

4. Operasi langsung

Andi menerangkan strategi ini mengarah kepada penegakkan hukum. Di mana menunjukkan kepada publik aktor yang mempublikasi informasi palsu.

5. Transparansi informasi Pemilu

Andi mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Politik (Parpol), dan kandidat peserta Pemilu untuk secara reguler merilis aktivitasnya. Langkah itu demi meminimalkan oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan informasi palsu.

6. Disinformasi lintas negara

Diperlukan diskusi dan komunikasi dengan negara-negara lain untuk memastikan bahwa Pemilu di Indonesia bisa berjalan dengan bebas, jujur dan adil. "Tanpa adanya interfensi dari aktor-aktor diluar Indonesia," tukas Andi. (Z-3)