Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEJAKSAAN Agung merespons laporan mantan kepala daerah terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Buton, Sulawesi Tenggara.
Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, kemarin. Menurutnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin akan melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap siapa pun oknum jaksa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan tercela.
Ia menuturkan, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan pemerasan oleh oknum jaksa di Buton. Apabila dari klarifikasi itu ditemukan unsur pidana, Kejaksaan Agung akan melanjutkan dengan proses hukum.
"Apabila terbukti itu ada unsur tindak pidana, Pak Jaksa Agung tidak segan-segan membawa ke ranah pidana. Mengenai laporan yang sudah disampaikan, kalau belum jelas silakan laporan tertulis kepada kami, pada pimpinan kami," kata Ketut.
Baca juga: Kasus Lukas Enembe, KPK Cegah 3 Pihak Swasta
Kasus pemerasan yang dikabarkan melibatkan oknum jaksa kembali terjadi. Sebelumnya, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatra Utara, berinisial EKT dicopot dari jabatannya karena diduga memeras seorang guru sekolah dasar.
Teranyar, oknum Kejari Buton di Sulawesi Tenggara, diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah setempat. Hal ini terungkap dari surat mantan Bupati Buton Selatan La Ode Arusani dan Penjabat Bupati Buton Selatan La Ode Budiman yang beredar di media sosial.
Keduanya mengirimkan surat pengaduan sekaligus perlindungan hukum kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam surat tertanggal 4 April 2023, mereka melaporkan dugaan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan Kajari Buton.
Isi surat tersebut merinci indikasi pemerasan oleh oknum Kejari Buton dengan modus melakukan penyelidikan perkara korupsi. Maklum, Kejari Buton saat ini tengah menyelidiki dugaan rasuah dalam kegiatan belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata pada Dinas Perhubungan di Kecamatan Kadatua, Buton Selatan TA 2020.
"Kami sebagai mantan Bupati Buton Selatan merasa terpanggil untuk melaporkan hal ini demi menjaga keutuhan silaturahmi antara kejaksaan dan pemerintah daerah. Sebab, dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan pemeriksaan terjadi pada masa pemerintahan kami. Kami merasa khawatir kegiatan pembangunan yang telah kami laksanakan akan jadi tumbal dan berpotensi untuk diungkit kembali persoalan hukumnya," kata La Ode Arusani dikutip dari suratnya kepada Jaksa Agung.
Ia menjelaskan kegiatan yang dilakukan penyelidikan saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melalui proses pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara. Dapat dipastikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak ada pelanggaran atas kegiatan tersebut.
Surat itu juga menjelaskan bahwa saat pemeriksaan berlangsung, para pihak yang dimintai keterangan justru dihantui rasa tertekan dengan pertanyaan dan sikap yang diberikan, termasuk ancaman pelanggaran yang diduga disampaikan oleh pemeriksa. Realitas ini sangat mempengaruhi jiwa, mental, dan pikiran pegawai. "Misalnya terkait kegiatan dana rehabilitasi pembangunan talud penahan/pemecah ombak yang rubuh pada 2021," kata dia.
Oleh tim pemeriksa BPK dinyatakan kerusakan yang terjadi wajar karena faktor alam. Namun, hal itu ternyata tidak cukup meyakinkan pemeriksa dari kejaksaan. "Kami sangat menyayangkan dan khawatir dengan pola komunikasi yang coba dibagun ini, dengan melakukan ancaman melalui pemeriksaan kasus di daerah ketika ada kebutuhan yang tidak atau belum dapat dipenuhi lagi," tandasnya. (J-2)
Jaksa menuntut Tom Lembong agar dipidana penjara selama 7 tahun serta denda Rp750 juta, yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Ryan sejatinya pernah ditahan pada Selasa, 24 Agustus 2021. Namun, saat itu buron itu terjangkit covid-19 dan harus dirawat.
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Pencegahan terhadap Nadiem dilakukan sampai enam bulan ke depan. Tujuannya untuk memperlancar proses penyidikan.
PENYIDIK Kejaksaan Agung (Kejagung) merampungkan berkas kasus dugaan korupsi Pertamina dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Sean Combs dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan konspirasi pemerasan (RICO) dan perdagangan seks. Pakar hukum menilai jaksa terlalu agresif.
POLISI menangkap seorang pemain sinetron pria berinisial MR setelah melakukan pemerasan terhadap pasangannya yang juga seorang laki-laki.
Sean "Diddy" Combs membawa 9 pengacara untuk lima dakwaan, termasuk perdagangan seks dan pemerasan.
KPK masih mempertimbangkan lebih lanjut mengenai status pegawai Kemnaker yang telah mengembalikan uang hasil pemerasan dalam perkara korupsi pengurusan tenaga kerja asing (TKA)
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
KUASA Hukum PT Mutiara Idaman Jaya Petrus Selestinus meminta semua pihak mewaspadai blackmail (pemerasan) terhadap pejabat Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang membawa nama KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved