Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
WAKIL Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut bahwa calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo kemungkinan akan diumumkan pada Agustus 2022 mendatang. PPP yang kini bergabung bersama PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar tidak terburu-buru menentukan cawapres.
"Nanti lah. mungkin mulai mengerucut di bulan Agustus," ujarnya seusai mengikuti Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Minggu (14/5).
Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, nama-nama cawapres seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir bahkan hingga Airlangga Hartarto sangat berpotensi. Semuanya masih terbuka dan bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah mengantongi 10 nama.
Baca juga: PAN: Peluang Zulhas Nyaleg di Kandang PDIP Masih Terbuka
"Kan tadi saya sampaikan, nama cawapres itu masih terbuka. Kan Bu Mega juga menyebutkan ada 10 nama di kantong beliau kan. Kita tidak tahu persis siapa nama-nama yang ada artinya semua terbuka ya kita tidak bisa berandai-andai dan kita tidak bisa memaksakan," sebut nya.
PPP pun, kata Asrul, tidak keberatan bila cawapres bukan berasal dari partai berlambang Ka'bah itu. Cawapres ditentukan dengan melakukan musyawarah atau dialog di antara koalisi pendukung Ganjar.
Baca juga: Jokowi Bisikan Capres-Cawapres ke Partai, AHY: Pemimpin Negeri Fokus Urus Rakyat
"Ya karena kan begini nanti koalisi pengusung partai itu, saya punya keyakinan tidak hanya PDI Perjuangan dan PPP ya. Yang terkait dengan Pak Gajar ada partai-partai lain, semuanya kan harus bermusyawarah, ya pada akhirnya kan agar seperti itu dan kata kuncinya memang musyawarah ya untuk kita mufakat menyetujui satu nama," terangnya. (Van/Z-7)
Arwani menjelaskan hal tersebut layak dilakukan karena Surya Dharma Ali merupakan sosok berpengaruh yang sangat dihargai di kalangan internal PPP.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved