Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pembebasan pilot Susi Air yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). terus dilakukan. Selain pemerintah, masyarakat sipil/ tokoh masyarakat/ tokoh adat/ tokoh agama Papua juga melakukan pendekatan untuk membebaskan kapten Philips Max Mehrtens asal Selandia Baru itu.
Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN Cahyo Pamungkas menyebut bahwa pendekatan itu bisa membebaskan sandera. Pasalnya, para tokoh sipil itu merupakan pihak ketiga yang bisa menjadi negosiator bagi kedua pihak yang terlibat konflik. Akan tetapi, dia menegaskan upaya para tokoh sipil harus didukung kedua belah pihak. Artinya, para tokoh sipil itu harus mendapat kepercayaan dari pemerintah melalui TNI/ Polri dan OPM.
"Bisa sejauh mendapatkan kepercayaan dari dua pihak yang bertikai, OPM dan TNI/Polri," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (14/5).
Baca juga: Kesehatan Pilot Susi Air Dikhawatirkan Menurun
Cahyo menilai bahwa dalam upaya pembebasan sandera memang selalu melibatkan pihak ketiga yang netral. Namun, lazimnya pihak ketiga itu biasanya merupakan utusan pemerintah dari luar zona konflik.
"Kalau lazimnya negosiator itu diutus pemerintah. Mereka bisa dari luar negeri yang memang benar-benar netral," jelasnya.
Baca juga: TNI Terus Lakukan Pencarian Titik Lokasi Keberadaan Pilot Susi Air
Keterlibatan tokoh sipil Papua saat ini disebutnya sebagai bentuk kekhawatiran bila konflik bersenjata justru akan semakin meluas. Tentu saja para tokoh sipil Papua tidak ingin adanya operasi militer di daerah tersebut yang bisa berdampak luas pada masyarakat umum.
"Ini pesannya ada kekhawatiran dilakukan operasi militer bila sandera tidak segera bebas. Para tokoh sipil ini ingin pembebasan pilot bisa dilakukan dengan cara non kekerasan. Makanya mereka mau turun tangan," kata dia. (Van/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PENELITI BRIN NiLuh Putu Indi Dharmayanti, mengatakan penyakit zoonosis virus nipah (NiV) bisa saja terjadi di Indonesia karena ada banyak faktor pendorongnya.
BRIN menilai pendekatan kebijakan berbasis risiko menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi industri olahan tembakau dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja riset nasional tahun 2025 dan mendorong inovasi lebih membumi, termasuk penguatan peran teknologi dalam penanganan bencana
Ketika diuji di laboratorium pada sel kanker payudara, senyawa ini banyak masuk dan terakumulasi di sel kanker payudara yang memiliki reseptor estrogen positif.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembangkan teknologi biosensing yang dinilai berperan strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi analisis di bidang kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved