Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
UPAYA pembebasan pilot Susi Air yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). terus dilakukan. Selain pemerintah, masyarakat sipil/ tokoh masyarakat/ tokoh adat/ tokoh agama Papua juga melakukan pendekatan untuk membebaskan kapten Philips Max Mehrtens asal Selandia Baru itu.
Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN Cahyo Pamungkas menyebut bahwa pendekatan itu bisa membebaskan sandera. Pasalnya, para tokoh sipil itu merupakan pihak ketiga yang bisa menjadi negosiator bagi kedua pihak yang terlibat konflik. Akan tetapi, dia menegaskan upaya para tokoh sipil harus didukung kedua belah pihak. Artinya, para tokoh sipil itu harus mendapat kepercayaan dari pemerintah melalui TNI/ Polri dan OPM.
"Bisa sejauh mendapatkan kepercayaan dari dua pihak yang bertikai, OPM dan TNI/Polri," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (14/5).
Baca juga: Kesehatan Pilot Susi Air Dikhawatirkan Menurun
Cahyo menilai bahwa dalam upaya pembebasan sandera memang selalu melibatkan pihak ketiga yang netral. Namun, lazimnya pihak ketiga itu biasanya merupakan utusan pemerintah dari luar zona konflik.
"Kalau lazimnya negosiator itu diutus pemerintah. Mereka bisa dari luar negeri yang memang benar-benar netral," jelasnya.
Baca juga: TNI Terus Lakukan Pencarian Titik Lokasi Keberadaan Pilot Susi Air
Keterlibatan tokoh sipil Papua saat ini disebutnya sebagai bentuk kekhawatiran bila konflik bersenjata justru akan semakin meluas. Tentu saja para tokoh sipil Papua tidak ingin adanya operasi militer di daerah tersebut yang bisa berdampak luas pada masyarakat umum.
"Ini pesannya ada kekhawatiran dilakukan operasi militer bila sandera tidak segera bebas. Para tokoh sipil ini ingin pembebasan pilot bisa dilakukan dengan cara non kekerasan. Makanya mereka mau turun tangan," kata dia. (Van/Z-7)
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Menurut Hanarko Djodi Pamungkas, ketahanan pangan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga laut dari pencemaran.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
INDONESIA melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi tuan rumah gelaran World Science Forum (WSF) ke-12 pada 2026. Ini menandai pertama kalinya WSF diselenggarakan di Asia.
KEPALA BRIN Laksana Tri Handoko menekankan Indonesia tak perlu ikut-ikutan jejak negara maju seperti Amerika Serikat yang menciptakan ChatGPT atau Tiongkok yang menciptakan DeepSeek dalam AI
Solar maksimum merupakan fase siklus 11 tahun aktivitas bintik (sunspot) pada matahari yang diperkirakan terjadi pada Juli ini.
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved