Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menjamin revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Sebab UU TNI sejak awal lahir dengan semangat dan bagian dari reformasi sehingga semangat tersebut akan terus dijaga.
“UU TNI lahir karena bagian dari reformasi Indonesia. Tentu semangat reformasi itu harus terjadi dan diperjuangkan sesuai perkembangan zaman,” ujarnya.
Dave yang dihubungi, Kamis (11/5) menerangkan dalam perkembangan berdemokrasi dan ketatanegaraan kita memang harus mengakui ada sejumlah kebutuhan personel TNI di dalam kementerian sipil.
Baca juga: Revisi UU TNI Berpotensi Akomodir Prajurit Aktif Dapat Jabatan Kementerian
“Kebutuhan posisi TNI di posisi kementerian sipil dan harus disesuaikan dengan posisi TNI hari ini jangan sampai kebablasan. Kekhawatiran tentang demokrasi tidak akan terefleksi dalam UU ini karena itu kami akan jaga kenetralan TNI tidak akan terjadi dwifungsi TNI,” tegasnya.
Sampai saat ini DPR belum menerima beleid revis UU TNI tersebut baik naskah akademik, supres atau dokumen lainnya.
Baca juga: Usul Anggaran Langsung ke Kemenkeu, TNI: Kami Paham Kebutuhan Operasional dan Alutsista
“Jadi sampai saat ini belum terima naskah akademik, supres atau apa pun revisi ini walau pun terdaftar dalam prolegnas tapi belum ada tanda-tanda mulai pembahasan,” ucapnya.
Dia menekankan kemutakhiran TNI juga menjadi poin penting dalam merevisi UU tersebut karena hal ini bagian dari menjaga kedaulatan.
“Kedaulatan siber bagian dalam kedaulatan kita dan ancaman itu sekarang bukan hanya serangan fisik saja dan siber ini menjadi wadah dan jalur komunikasi umum masyarakat yang juga menjadi pertahanan,” lanjutnya.
Anggota Komisi I DPR yang juga dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi meminta publik untuk tidak khawatir dengan revisi tersebut. Hingga hari ini DPR belum menerima dan belum ada pengajuannya ke DPR.
“Kita lihat ada sebagian pihak yang khawatir berlebihan mengenai revisi UU TNI, yang sampai sekarang pun belum pernah ada pengajuannya ke DPR. Sudah disampaikan baru pembahasan di internal TNI pun belum sampai ke Kemenhan. Jadi tidak perlu dibentuk stigma anti TNI, ini sangat berlebihan, sehingga kami pun secara objektif belum dapat memberikan respon atas hal-hal apa yang akan direvisi oleh pemerintah,” paparnya.
Menurutnya secara kebutuhan perlu redefinisi kesiapan menghadapi perang non konvensional atau perang hibrida, turunan OMSP dan juga penyamaan batasan usia aktif seperti di Polri dan sebagainya. Selain itu hendaknya tidak terlalu menajamkan tupoksi pertahanan versus keamanan yang menjadi wewenang penuh suatu instansi koersif saja (bersenjata).
“Pertahanan keamanan perlu sinergitas dan koordinasi manakala ancaman keamanan sudah mencapai skala membahayakan pertahanan yang tidak bisa ditanggulangi penegak hukum,” tukasnya. (Sru/Z-7)
TNI menyodorkan sejumlah saran perubahan UU 34/2004 tentang TNI. Salah satunya pasa 47 ayat 2. Pasal tersebut mengatur perluasan kementerian yang bisa dijabat prajurit aktif TNI
Pengambilan keputusan dan mobilitas Panglima TNI selama ini sudah terbukti mampu berjalan efektif meski tidak ada Wakil Panglima.
TNI membantah adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait anggaran akan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI.
BELEID revisi UU TNI yang beredar saat ini terdapat klausul yang dapat dinilai sebagai curhatan dari keinginan TNI yang tidak mau diperlakukan lagi sebagai subordinat dari beberapa aspek
Wapres meminta revisi UU TNI tidak mencederai semangat reformasi, terutama tentang dwifungsi.
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved