Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SAIFUL Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil jajak pendapatnya terkait elektabilitas partai politik pasca PDI Perjuangan (PDIP) mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). Berdasarkan hasil survei, elektabilitas PDIP masih yang tertinggi di kalangan pemilih kritis.
Dalam survei pada pemilih kritis 25-28 April 2023, PDIP mendapat dukungan tertinggi dengan 19,9 persen. Elektabilitas PDIP dikuntit Partai Gerindra dengan 12,4 persen, Partai Golkar 9,3 persen, Partai Demokrat 6,5 persen, PKS 6,1 persen, PKB 5,5 persen, dan Partai NasDem 3,6 persen.
Sementara itu, partai-partai lain mendapat dukungan di bawah 3 persen. Namun, masih ada 30,3 persen pemilih yang belum menentukan pilihan.
Baca juga : Survei: Elektabilitas Ganjar dan Anies Cenderung Naik, Prabowo Turun
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, menjelaskan dukungan kepada PDIP di kalangan pemilih kritis cenderung naik pasca pengumuman capres dari 16,1 persen dalam survei 18-19 April 2023, menjadi 19,9 persen dalam survei 25-28 April 2023. Sedangkan, dalam kurun waktu yang sama, dukungan kepada partai-partai lain tidak mengalami perubahan berarti.
“Setelah mengalami tren yang menurun, elektabilitas PDIP di kelompok pemilih kritis menguat pasca pencalonan Ganjar (Pranowo),” ujar Deni melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,, Selasa, (2/5).
Baca juga : SMRC: Khofifah Punya Magnet jadi Cawapres, Representasi Tokoh NU
Deni menyampaikan secara umum, peta dukungan kepada partai politik tidak banyak berubah daripada hasil Pemilu 2019. PDIP masih berada di posisi teratas disusul Gerindra dan Golkar.
Deni menjelaskan pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial-politik secara lebih baik karena mereka memiliki telepon atau cellphone, sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial-politik.
Mereka adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa mempengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80 persen.
Sampel survei ini dipilih melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.021 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, divalidasi, dan discreening. Validasi dan screening dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik nomor telepon terpilih adalah warga negara Indonesia dan telah memiliki hak pilih. Margin of error survei diperkirakan ±3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (MGN/Z-8)
Sejumlah lembaga survei menunjukkan keunggulan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno.
Direktur riset SMRC, Deni Irvani menjelaskan keunggulan Pramono-Rano kemungkinan disebabkan oleh popularitas pasangan tersebut.
CALON Gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung menargetkan menang satu putaran dalam pertarungan di Pilkada Jakarta
Ia akan tetap melakukan kegiatan seperti blusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Pramono Anung bersyukur dengan hasil survei yang terus meningkat dan menegaskan tetap bertarung dengan gaya sosialisasi kampanye yang sudah dicanangkannya.
Elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno menyentuh angka 46%,
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved