Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
CALON Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung merespons hasil survei terkini dari Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC). Pramono Anung bersyukur dengan hasil survei yang terus meningkat dan menegaskan tetap bertarung dengan gaya sosialisasi kampanye yang sudah dicanangkannya.
"Saya tetap fight, enggak akan merubah style saya dalam bersosialisasi. Apalagi kan SMRC sebagai salah satu lembaga survei yang sangat kredibel," ujar Pramono Anung di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/11).
Lebih lanjut Pramono juga menyinggung undecided voters yang masih ada 9,8%. Pria asal Kediri ini mengatakan undecided voters yang ada membuat pertarungan semakin seru.
"Ya kalau sekarang saya di 46 artinya, undecided-nya 9,8 seru tuh. Kalau undecided-nya dibagi 2 aja lah, seru tuh," sambung Pramono.
Adapun hasil survei tersebut Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan 46% dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang hanya 39,1% dan Darma-Kun 5,1%. Sedangkan untuk undecided voters tersisa 9,8%.
REZIM pemilu dan pilkada di Tanah Air masih memberikan ruang bagi pelanggengan politik dinasti. Pada Pilkada Serentak 2024 nanti, politik dinasti pun berpotensi muncul
Politisi Partai Golkar Ridwan Kamil mengaku enggan mengukur takdir dari hasil survei yang beredar.
Elektabilitas Kaesang tertinggi di Pilgub Jateng 2024 versi Lembaga Survei Indonesia (LSI).
PKB mengaku ada usulan dari kader agar mengusung politikus PPP Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon gubernur (cagub) pada Pilgub Jawa Barat 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas dari Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
PDIP tidak terkejut elektabilitas Ketum PSI Kaesang Pangarep hanya 1% untuk Pilkada DKI Jakarta.
Fahmi menjelaskan bahwa teknis tersebut masih sama seperti debat pertama yang terdiri dari segmen 1 hingga 5.
Mereka mendukung RIDO, karena dinilai mampu menata Jakarta.
Sejalan dengan pemerintah pusat supaya yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto juga bisa terlaksana dengan baik di Jakarta.
Banyak warga pengunjung debat yang memanfaatkan fasilitas itu.
Padahal, hal tersebut dilarang dalam peraturan yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved