Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
PENGAMAT hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, menyebut bisnis gelap yang sering dijalankan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak terlepas dari keterlibatan pada elit di negeri ini. Hal itu terkait dengan tuduhan keterlibatan anak dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, dalam monopoli bisnis di dalam lapas.
Ficar mengatakan akses pada kekuasaan merupakan kunci untuk bisa menjalankan bisnis gelap tersebut agar tidak tersentuh hukum.
"Ya biasanya yang bertani bisnis gelap itu orang yang punya akses pada kekuasaan, ya seperti anak menteri, ponakan menteri atau semacamnya," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (2/5).
Baca juga: Anaknya Dituding Monopoli Bisnis di Lapas, Menkumham Yasonna: Bohong Besar!
Bisnis gelap seperti narkoba dan lainnya memang memberi keuntungan yang sangat besar. Disamping itu, risikonya juga sangat tinggi sehingga para pelaku apalagi yang berada dalam lapas selalu mengandalkan elit sebagai backing-an.
Untuk itu, kata Abdul, agar bisnis gelap seperti itu benar-benar diberantas hingga akar, penindakannya pun harus tegas. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penindakan.
"Jadi jika harus ditindak, dilarang, maka harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk bulu hidung ataupun bulu kuduk harus dibersihkan," tegaanya.
Baca juga: Ini Kata Wamenkumham Soal Dugaan Keterlibatan Anak Yasonna dalam Bisnis di Lapas
Sebelumnya, nama anak dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema Laoly terlibat bisnis gelap di dalam lapas. Yayasan Jeera yang disebut-sebut dipimpin oleh Yamitema adalah yayasan yang memberikan pelatihan kepada warga binaan yang kemudian justru memonopoli bisnis gelap di dalam lapas.
Meski demikian, Yasonna pun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Dia mengeklaim bahwa Yamitema tidak terlibat di Yayasan Jeera sehingga tidak ada aktivitas bisnis Yamitema di lapas.
“Ah bohong besar itu. Enggak ada. Nanti ada keterangan dari kalapasnya. Yayasan Jeera, kan latihan napi. Yayasan ini ada (di lapas), bukan dia (Yamitema) ada di situ. Yayasan kerja sama dengan lapas melatih napi untuk ada yang jadi barista, (kerajinan) kulit. Kalau kalian lihat ada produk-produk kulit, nah mereka itu (yang membuatnya)," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5).
Isu mengenai dugaan keterlibatan anak Yasonna Yamitema Laoly, berawal dari pernyataan aktor senior Tio Pakusadewo yang menyinggung anak menteri hingga soal bisnis di dalam lapas dalam kutipan video wawancara bersama presenter Uya Kuya. Pernyataan Tio itu lalu dikomentari oleh akun Twitter @PartaiSocmed dengan menyebut anak menteri yang dimaksud adalah Yamitema Laoly, Chairman dan Co-Founder Jeera Foundation.
(Z-9)
Dirjenpas berpesan kepada para kepala unit pelayanan teknis (UPT) untuk melakukan penguatan soliditas, komunikasi terbuka, dan kewaspadaan tinggi dari petugas lapas-lapas tersebut.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) hingga Juni 2025, terdapat kelebihan kapasitas atau overcrowding mencapai 89,64%.
Kaus Bertuliskan Forgive Your Self, Move Forward, Finish Strong mencuri perhatian dalam acara silaturrahmi Ditjenpas) dengan media di Jakarta, Selasa (15/7).
Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus dilempar dari luar tembok lapas, Selasa (22/7).
RENCANA Presiden Prabowo Subianto untuk membangun lembaga pemasyarakatan (LP) baru dinilai bakal menjawab persoalan overkapasitas warga binaan.
Ia menilai jammer akan menyempitkan ruang gerak komunikasi dari dalam lapas. Khususnya komunikasi untuk mengendalikan peredaran narkotika.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved