Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGAMAT hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, menyebut bisnis gelap yang sering dijalankan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak terlepas dari keterlibatan pada elit di negeri ini. Hal itu terkait dengan tuduhan keterlibatan anak dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, dalam monopoli bisnis di dalam lapas.
Ficar mengatakan akses pada kekuasaan merupakan kunci untuk bisa menjalankan bisnis gelap tersebut agar tidak tersentuh hukum.
"Ya biasanya yang bertani bisnis gelap itu orang yang punya akses pada kekuasaan, ya seperti anak menteri, ponakan menteri atau semacamnya," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (2/5).
Baca juga: Anaknya Dituding Monopoli Bisnis di Lapas, Menkumham Yasonna: Bohong Besar!
Bisnis gelap seperti narkoba dan lainnya memang memberi keuntungan yang sangat besar. Disamping itu, risikonya juga sangat tinggi sehingga para pelaku apalagi yang berada dalam lapas selalu mengandalkan elit sebagai backing-an.
Untuk itu, kata Abdul, agar bisnis gelap seperti itu benar-benar diberantas hingga akar, penindakannya pun harus tegas. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penindakan.
"Jadi jika harus ditindak, dilarang, maka harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk bulu hidung ataupun bulu kuduk harus dibersihkan," tegaanya.
Baca juga: Ini Kata Wamenkumham Soal Dugaan Keterlibatan Anak Yasonna dalam Bisnis di Lapas
Sebelumnya, nama anak dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema Laoly terlibat bisnis gelap di dalam lapas. Yayasan Jeera yang disebut-sebut dipimpin oleh Yamitema adalah yayasan yang memberikan pelatihan kepada warga binaan yang kemudian justru memonopoli bisnis gelap di dalam lapas.
Meski demikian, Yasonna pun menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Dia mengeklaim bahwa Yamitema tidak terlibat di Yayasan Jeera sehingga tidak ada aktivitas bisnis Yamitema di lapas.
“Ah bohong besar itu. Enggak ada. Nanti ada keterangan dari kalapasnya. Yayasan Jeera, kan latihan napi. Yayasan ini ada (di lapas), bukan dia (Yamitema) ada di situ. Yayasan kerja sama dengan lapas melatih napi untuk ada yang jadi barista, (kerajinan) kulit. Kalau kalian lihat ada produk-produk kulit, nah mereka itu (yang membuatnya)," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5).
Isu mengenai dugaan keterlibatan anak Yasonna Yamitema Laoly, berawal dari pernyataan aktor senior Tio Pakusadewo yang menyinggung anak menteri hingga soal bisnis di dalam lapas dalam kutipan video wawancara bersama presenter Uya Kuya. Pernyataan Tio itu lalu dikomentari oleh akun Twitter @PartaiSocmed dengan menyebut anak menteri yang dimaksud adalah Yamitema Laoly, Chairman dan Co-Founder Jeera Foundation.
(Z-9)
Ia menilai jammer akan menyempitkan ruang gerak komunikasi dari dalam lapas. Khususnya komunikasi untuk mengendalikan peredaran narkotika.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto diminta tanggung jawab karena gagal mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas).
Apabila terbukti ada keterlibatan narapidana Riau dalam peredaran narkoba, sanksi yang akan diberikan antara lain pencabutan hak-hak bersyarat seperti Remisi dan Pembebasan Bersyarat.
Pertemuan antara Bupati OKU Timur dengan Menko Kumham Imipas mengangkat dua isu penting, yakni permohonan layanan paspor di wilayah OKU Timur dan percepatan pembangunan lapas baru.
KERUSUHAN terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Kini dilaporkan kondisinya sudah kondusif
Pengaduan soal pungli dapat disampaikan melalui kotak aduan yang tersedia di setiap blok hunian atau secara daring melalui WhatsApp di nomor 0812-1351-5837, serta melalui Aplikasi LATUCIP GO.
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved