Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Wasisto Raharjo Jati menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir apabila diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres) mampu melengkapi kebutuhan pasangan calon presiden (capres) terutama capres yang berlatar belakang dari dunia politik.
Menurut Wasisto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (1/5), Erick mampu melengkapi kebutuhan pasangan capresnya untuk memenangkan Pilpres 2024.
Sebab, dia berpotensi besar mendulang suara pemilih yang berasal dari segmen tertentu seperti kalangan anak muda dan pemilih di daerah yang belum memiliki preferensi capres tertentu.
Baca juga: Erick Thohir Cawapres Terkuat Versi Survei Poltracking
"Untuk dapat memenangkan pilpres, parpol harus cermat dan tepat memilih sosok cawapres, seperti capres dengan latar belakang politik akan membutuhkan sosok cawapres yang memiliki pengalaman teknokrat atau memiliki segmen pemilih tertentu sehingga mampu mendukung kemenangan di Pilpres 2024," kata Wasisto.
Pengamat dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menambahkan Erick juga merupakan sosok cawapres potensial untuk diusung di Pilpres 2024 karena elektabilitasnya yang semakin menguat.
Contohnya, dalam hasil survei Poltracking periode 9-15 April 2023, elektabilitas Erick sebagai cawapres menduduki posisi tertinggi dengan persentase sebesar 17,1%.
Berikut, hasil survei juga menunjukkan bahwa apabila Erick dipasangkan dengan capres Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ataupun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ia mampu meningkatkan kemenangan dua tokoh itu di Pilpres 2024.
Baca juga: Didorong Jadi Cawapres, Erick Thohir Dinilai Miliki Pengalaman Besar
Menurut Wasisto, kuatnya elektabilitas Erick itu dipengaruhi oleh kinerja baiknya selama memimpin Kementerian BUMN.
Terutama selama masa pandemi covid-19, Wasisto menilai BUMN berperan penting dalam pemulihan ekonomi.
Dengan gebrakan yang dilakukan Erick di BUMN, hal tersebut lantas membuat namanya sering diliput oleh berbagai media massa serta mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.
Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Ant/S-2)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved