Partai Buruh Pertanyakan Larangan Bawaslu Soal Mayday

PARTAI Buruh sesalkan pesan khusus dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta agar tidak membawa atribut partai dan menyuarakan isi perburuhan jelang Mayday 2023 pada 1 Mei mendatang. 

“Pesan berbau ancaman ini memberi indikasi bahwa Bawaslu daerah memiliki tendensi politik. Sebagian dari mereka tampaknya sedang bermain politik dengan topeng sebagai pengawas,” ungkap ketua tim khusus pemenangan Partai Buruh Said Salahudin, Minggu (30/4/2023).

Said mempertanyakan larangan Bawaslu yang hanya tertuju secara spesifik untuk 1 parpol tertentu. Menurutnya hal tersebut dapat mengancam kebebasan dalam demokrasi. 

Baca juga : Partai Buruh Lahir untuk Kepentingan Kelas Pekerja

“Bagaimana mungkin pengawas Pemilu membuat sebuah kebijakan yang hanya dikhususkan kepada salah satu parpol peserta Pemilu? Ini jelas sangat membahayakan buat demokrasi,” tegasnya.

Menurutnya, imbauan atau pembatasan aksi Mayday oleh Bawaslu terhadap Partai Buruh, khususnya di daerah itu tak sesuai dan tak masuk akal. 

Baca juga : Dukungan Partai Buruh Mengerucut ke Anies dan Ganjar

Salahudin menuturkan tidak mungkin Partai Buruh diminta untuk tidak merayakan Hari Buruh Internasional dan dilarang menyuarakan kepentingan buruh.

Sedangkan jati diri dan alasan partai ini didirikan adalah untuk membela kepentingan kelas pekerja.

“Bawaslu sepertinya belum memahami kultur buruh. Mereka tidak paham bahwa buruh dan Partai Buruh adalah dua entitas yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain,” paparnya.

Padahal, lanjut Salahudin, Inisiator pelanjut Partai Buruh yang menggerakan mesin partai adalah organisasi Serikat Pekerja. Anggota dan pengurus Partai ini hampir 100 persen buruh. Bahkan Presiden Partai Buruh adalah pengurus pusat organisasi perburuhan dunia dibawah Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Lebih dari itu, Partai Buruh adalah penyelenggara acara Mayday.

“Kalau alasannya dianggap sebagai kampanye diluar jadwal, ini tidak betul. Mayday adalah perayaan internal kaum buruh. Bukan kegiatan kampanye yang ditujukan untuk masyarakat umum,” terang Salahudin.

Dirinya menjelaskan atribut-atribut mengenai kepentingan para buruh akan sulit dihindari saat perayaan aksi Mayday. Hal tersebut beririsan langsung dengan kepentingan kaum pekerja yang diperjuangkan oleh para buruh. 

“Itu sulit dihindari sebab aspirasi buruh sama dengan program Partai Buruh,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Salahudin mengimbau agar Bawaslu tak keliru dalam menjalankan fungsi pengawasan yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesalahan dalam menerapkan aturan Pemilu. (Z-8)