Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sejumlah partai politik terus mematangkan persiapan. Selain melakukan konsolidasi internal, masing-masing partai politik juga terus meningkatkan komunikasi dengan partai lain.
Terbaru, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan akan bersilaturahmi dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan keduanya dijadwalkan akan berlangsung malam ini.
Berdasarkan agenda resmi Partai Demokrat yang diterima, Airlangga akan bertemu SBY di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4). Pertemuan berlangsung pukul 19.00 WIB.
Baca juga: NasDem Bersyukur Masuk Tiga Besar Partai dengan Elektabilitas Moncer
Belum diketahui secara pasti agenda yang akan dibahas keduanya pada pertemuan itu. Namun, berdasarkan informasi, SBY akan didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky.
Pertemuan akan digelar secara tertutup. Jumpa pers baru akan dilakukan setelah pertemuan selesai dilaksanakan. (Z-2)
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved