Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan setelah sekitar dua pekan tidak saling bertemu dengan rekan satu koalisi yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), akhirnya bertemu dalam silaturahmi dalam momen Idul Fitri. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang situasi terkini situasi politik terkini jelang Pemilu 2024.
“Kami update perkembangan dan saling menyampaikan pikiran-pikiran dan kesimpulannya kita sangat solid, kita sangat optimis, karena kita setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya kita ingin berbakti kepada rakyat kita, saya kira itu intinya,” ujarnya.
Pertemuan yang dilakukan di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Jumat (28/4) disebutnya sebagai pertemuan temu kangen dari dua kawan sejati.
Baca juga: Penetapan Capres-Cawapre Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Masih Tunggu Dinamika Politik
“Kalau untuk kawan sejati itu dua minggu lama kalau tidak ketemu,” sambungnya.
Saat ditanya terkait kepastian cawapres, Prabowo tidak mau banyak berkomentar dan hanya fokus untuk kepentingan rakyat.
Baca juga: Disebut Cak Imin Gabung PKB-Gerindra, Ini Respons Golkar
“Jadi kepentingan rakyat yang terbaik untuk rakyat dan kita tidak mau kalau banyak lompat sini lompat sana kira-kira begitu,” cetusnya.
Sementara itu Cak Imin menuturkan silaturahmi ini bertujuan untuk saling memaafkan, saling merelakan dan berbagai kekurangan khususnya di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Pertemuan ini juga membahas tentang membangun komitmen, memperbaharui semangat kerja sama dan koalisi untuk kepentingan Indonesia ke depan.
“Terutama keberadaan koalisi ini memang dibangun untuk Indonesia raya, untuk Indonesia yang lebih baik, yang maju lebih maju lagi. Oleh karena itu alhamdulillah silaturahmi halal bi halal ini menghasilkan kebersamaan yang semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik dan semoga mengajak partai-partai lain untuk semakin bersama-sama bersama Gerindra dan PKB menyongsong Pemilu 2024,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga menuturkan tidak ada pembahasan lain selain tentang KKIR. Mereka tidak membahas hal lain apalagi membahas koalisi partai lain.
“Tidak masuk pembahasan itu,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved