Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk memenangkan bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mba Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan, guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024," kata Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4).
Megawati mengatakan sebelumnya Puan juga telah menjalankan mandat untuk berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, putri Megawati itu juga bertugas menemui ketua umum partai politik (parpol).
Baca juga : Ganjar Pranowo Pastikan Melanjutkan Program Jokowi
"Mba Puan Maharani ketua DPP bidang politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik," ujar Megawati.
Sementara itu Putra Megawati, Prananda Prabowo, juga menerima mandat dari ibunya. Prananda ditugaskan untuk menjalankan konsolidasi terkait Pemilu 2024.
Baca juga : KIB Buka Opsi Sodorkan Cawapres untuk Ganjar
"Menugaskan mas Prananda Prabowo selaku kepala situation room, dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional. Bagaimana konsolidasi partai dijalankan dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024," jelas Megawati.
Megawati juga memerintahkan kader dan simpatisan PDIP yang disebut sebagai tiga pilar. Instruksi ini mesti dijalankan seiring dengan telah ditetapkan Ganjar sebagai bakal capres.
"Pertama kepada struktural partai dari anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, satgas partai, dpln artinya cabang di luar negeri, DPC, DPD hingga DPP partai. Kedua, kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Ketiga, kepada seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras turun ke bawah menyapa akar rumput memenangkan Pemilu 2024," ucap Megawati.
Presiden kelima RI itu juga menginstruksikan supaya dikibarkan bendera PDIP dengan nomor urut 3 partai peserta Pemilu 2024. Upaya memenangkan Ganjar juga diminta digalakkan.
"Segera kibarkan bendera banteng moncong putih nomor 3 di rumah kalian masing-masing. Bukalah posko gotong royong dan jagalah bendera moncong putih nomor 3 sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu," kata Megawati. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Megawati saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kontraknya dengan kesepakatan dua pihak bersama klub terakhirnya, Manisa BBSK
Megawati mengakui bahwa peta kekuatan bola voli di Asia Tenggara masih menempatkan tim tuan rumah, Thailand, sebagai kekuatan yang paling sulit untuk ditaklukkan.
Dari tujuh presiden Indonesia, lima di antaranya pernah berpidato di Sidang Umum PBB, yakni Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Tom Lembong dan Hasto adalah dua sosok yang mewakili oposisi Jokowi. Keduanya dipidana juga dinilai tak lepas dari keinginan Jokowi.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved