Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku belajar kunci sukses politik Partai Peraturan Pembangunan (PPP). Hal itu disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat menemui pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.
"Kami harus banyak belajar dari PPP yang sudah lebih awal berkiprah, karena banyak kelebihan yang juga ingin kami dapatkan. Sesungguhnya kunci sukses PPP yang bisa kami pelajari," kata Syaikhu dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis (20/4).
PKS dan PPP sejatinya berbeda poros untuk menatap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. PKS berada pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), sedangkan PPP di poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Baca juga: Sandiaga Hijrah dari Gerindra ke PPP Mei 2023, Mardiono: Tergantung Restu Prabowo
Kendati demikian, keduanya tak menutup kemungkinan untuk bekerja sama. Karena sama-sama partai politik (parpol) berbasis religius.
"Kaitan kerja sama tidak menutup kemungkinan. Namun, sementara ini untuk koalisi kami ibaratnya kedaulatan masing-masing masih dijaga," ujar Syaikhu.
Baca juga: Pengamat Sebut Ganjar Gagal Rebound
Sementara itu, Mardiono mengaku pertemuannya dengan PKS membahas banyak hal jelang pesta demokrasi. Kedua parpol ingin mempersembahkan pemilu yang damai.
"Baik PKS maupun PPP dalam rangka Pemilu 2024 akan mempersembahkan pesta demokrasi yang dinikmati masyarakat," ujar Mardiono.
Hal yang akan dipersembahkan kepada umat dan rakyat pada pemilu sudah dibicarakan. Sebab, kata Mardiono, kedua parpol memiliki tujuan yang sama untuk Indonesia.
"Biasanya seringkali Pemilu terdapat pembelahan sesama anak bangsa, tapi kami ingin yang terbaik bagi negeri ini. Untuk mengantarkan kesejahteraan rakyat menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," kata Mardiono. (Z-3)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved