Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim mengunjungi Unit Percepatan Pelayanan Paspor (UP3) di Pasar Pagi Mangga Dua dan Mall Cibubur Junction, Minggu (9/4).
Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu senggang untuk membuat paspor pada hari kerja. Paspor terbit pada hari yang sama dengan biaya percepatan Rp1 juta di luar biaya blanko paspor.
"Semoga dengan adanya kemudahan pelayanan paspor ini, masyarakat semakin terbantu dan kualitas pelayanan imigrasi pun meningkat,” ungkap Silmy dalam sebuah siaran pers, Senin (10/4).
Baca juga: Imigrasi Jakbar Gelar Layanan Paspor Simpatik untuk Calon Jamaah Haji
Di sisi lain, para pemohon menyampaikan apresiasi karena program ini tetap berjalan di bulan suci Ramadan.
Selain membantu pemohon memang yang memiliki kebutuhan mendesak dalam rangka berobat maupun pekerjaan, program UP3 juga menampung animo masyarakat yang tinggi dalam membuat paspor menyambut liburan Idul Fitri yang kian dekat.
Terbantu dengan Layanan di Akhir Pekan
Salah satu pemohon yang datang hari ini untuk penggantian paspor, Floura Ivana, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan ini.
"Merasa terbantu sekali, sebab di hari kerja saya harus izin untuk mengurus paspor dan itu bisa seharian penuh. Unit percepatan ini sangat membantu pegawai-pegawai yang bekerja seperti saya ini,” tuturnya.
Baca juga: Imigrasi Pangkalpinang Jemput Bola layani Paspor Jemaah Haji di Bangka Barat
Pada kunjungannya di ULP Mall Cibubur Junction, Dirjen Imigrasi membagikan langsung paspor yang selesai diterbitkan kepada pemohon.
Hanya Butuh Waktu 60 Menit
Ahmad Gani, Mahasiswa UI jurusan Teknik Industri beruntung bisa menerima langsung paspornya dari Dirjen Imigrasi.
Silmy sempat bertanya lama proses dalam menunggu paspor selesai, yang kemudian dijawab Ahmad Gani sekitar 60 menit.
Adapun Unit Percepatan Pelayanan Paspor (UP3) Pasar Pagi Mangga Dua (lantai 5) merupakan bagian dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, sedangkan UP3 Mall Cibubur Junction (lantai 2) merupakan bagian dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara dan Jakarta Timur beserta seluruh jajarannya atas dedikasi yang diberikan dalam pelayanan. Tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas, dan jaga amanah Petugas Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara,” tandas Silmy. (RO/S-4)
Kantor imigrasi tetap membuka pelayanan paspor secara terbatas pada hari libur Natal dan Tahun Baru, khusus bagi masyarakat dengan kebutuhan mendesak.
Berdasarkan data dari Siskohat, per 19 Desember 2025, pelunasan di Aceh 39,2%, Sumut 52,56%, dan Sumbar 64,77%. Masih ada pelunasan bipih tahap 2
Pelaku kejahatan TPPO sering menipu korbannya dengan tawaran pekerjaan di luar negeri ditambah gaji dan kehidupan yang terbilang makmur.
Namun bagi sebagian warga di pinggiran kehidupan sosial Indonesia, kewarganegaraan bukanlah hak yang otomatis didapat sejak lahir.
Upaya ini diwujudkan melalui penambahan unit layanan paspor dan peluncuran inovasi waktu layanan untuk menjangkau lebih banyak pemohon.
Paspor berfungsi sebagai bukti kewarganegaraan sekaligus izin keluar-masuk negara lain yang diakui secara internasional.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved