Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS korupsi atau pratik suap yang sering menyeret anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lagi menjadi rahasia. Wakil Ketua Achsanul Qosasi saat dihubungi, Sabtu (8/4) tidak menampik ada saja anggota BPK yang melakukan praktik lancung tersebut.
Menurutnya, BPK tidak menutup mata bahkan segela upaya sudah dilakukan untuk menghilangkan perbuatan itu.
"Segala upaya sudah dilakukan. Setiap bulan MKKE (Majelis Kode Etik) sudah banyak memberikan sanksi dan bahkan memberhentikan ASN pemeriksa," ujarnya.
Baca juga : Pegawai BPK Sering Terlibat Suap, Ini Analisis KPK
Dia menekankan seringnya BPK terseret dalam korupsi karena memiliki mental yang buruk untik menolak prilaku tersebut. Kondisi ini diperparah dengan sikap para penjabat yang suka merayu.
"Ini masalah mental. Para penjabat daerah juga sering merayu-rayu. Repot dan ruwet juga jika mereka juga tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah," tukasnya.
Baca juga : Bupati Meranti Diduga Suap Auditor BPK Demi Predikat WTP
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyangkal bahwa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering terlibat suap. Teranyar, kasus suap yang melibatkan Bupati Meranti Muhammad Adil juga mengalir ke Pemeriksa Muda BPK perwakilan Riau M Fahmi Aressa. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan suap ke auditor BPK biasanya untuk meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP). Kejahatan itu juga yang dilakukan Adil. (Z-4)
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved