Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ada kemungkinan wacana koalisi besar hanya sekadar gertakan untuk PDIP agar segera memperjelas posisi politiknya.
"Bisa juga ini hanya sebagai gertakan sambal, kalau Ganjar enggak diusung PDIP, maka Jokowi sudah menyiapkan parpol alternatif selain PDIP. Ini bagian dari manuver, arsitek, atau panglima tertingginya Presiden Jokowi," terang Pangi di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, kesempatan pembentukan koalisi besar juga masih terbuka lebar. "Dan sebetulnya koalisi ini peluang untuk fusi, untuk membentuk koalisi besar masih memungkinkan, masih sangat cair, masih sangat dinamis dan terbuka, ini baru sebatas embrio yang sedang mencari bentuk, akan terus bergerak model koalisinya dan gabungan koalisinya," tandasnya.
Pangi menilai Jokowi tampak sedang mendesain dan terkesan sebagai arsitek koalisi besar KIB dan KIRR untuk memuluskan langkah Ganjar Pranowo sebagai capres. Mungkin ini upaya untuk jaga-jaga kalau Ganjar yang menjadi jagoan Jokowi gagal diusung PDIP.
Selain itu, ada kesan sepertinya PDIP mau ditinggalkan. Presiden Jokowi terus melakukan manuver politik dengan ketum parpol, agar niat dan tujuan politiknya tercapai. Jokowi dilihat ingin berperan utama dalam mengantarkan presiden selanjutnya.
"Saya membaca betul makna atau nuansa kebatinan beliau soal itu, takut dianggap tidak berprestasi dan punya kinerja, legacy pembangunan tidak dilanjutkan alias banyak program beliau mangkrak dan jadi bulan bulanan setelah tak berkuasa lagi, itu mengapa kita paham aktif sekali presiden melakukan manuver dan grasak grusuk untuk mengendorse capres andalan," tandasnya.
Kendati demikian, manuver itu juga masih harus berhadapan dengan keputusan Ketum PDIP. "Saya enggak tahu juga apakah politik gertak sambal Jokowi membuat PDIP berpikir ulang untuk segera mengumumkan capres cawapresnya atau enggak ngefek bagi Ketum PDIP dalam hal ini Ibu Megawati," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, inisiatif Jokowi untuk membuat koalisi besar untuk meneruskan langkahnya.
"Jokowi ingin menguasai partai dan menentukan siapa yang akan meneruskan langkah kekuasaannya. Hal ini sekaligus berlaku sebagai upaya menghasilkan kontestasi untuk memenangi pertarungan dengan Koalisi Perubahan," ujar Dedi saat berbincang hari ini (3/4).
Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, mengusung Anies Baswedan sebagai capres mereka. Sementara partai pemenang pemilu, PDIP, belum menentukan sikap siapa capres mereka. Namun sikap PDIP tentu jadi perbincangan dalam pertemuan tersebut.
"Membangun koalisi besar untuk menihilkan pengaruh Megawati dan PDIP, inilah sebab PDIP tidak ada dalam pertemuan itu, besar kemungkinan karena menjadi bahan pembicaraan," kata Dedi.
Jika koalisi besar terjadi, diperkirakan mereka akan mengusung Prabowo Subianto.
"Bisa saja koalisi besar sebagai agenda usung Prabowo Subianto, hal ini mengingat Jokowi mulai sering menyebut namanya, bahkan hingga diikuti oleh Kepala BIN beberapa waktu lalu," sebut Dedi.
Koalisi Perubahan, yang mengusung Anies, masih memiliki peluang bersaing dengan calon koalisi besar.
"Jika ternyata rivalnya yakni Anies dan koalisi perubahan mendapat cawapres dari unsur penguasa saat ini, maka perpecahan suara sangat mungkin terjadi, misalnya saja Anies-Erick, ini bisa membuyarkan upaya koalisi besar," sebut Dedi.
Dari dinamika tersebut, Dedi melihat dua poros atau tiga poros masih belum bisa dipastikan. Ini tergantung kepada langkah PDIP dengan kader kunci mereka, Ganjar Pranowo. (RO/Z-7)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved