Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DIREKTUR Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ada kemungkinan wacana koalisi besar hanya sekadar gertakan untuk PDIP agar segera memperjelas posisi politiknya.
"Bisa juga ini hanya sebagai gertakan sambal, kalau Ganjar enggak diusung PDIP, maka Jokowi sudah menyiapkan parpol alternatif selain PDIP. Ini bagian dari manuver, arsitek, atau panglima tertingginya Presiden Jokowi," terang Pangi di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, kesempatan pembentukan koalisi besar juga masih terbuka lebar. "Dan sebetulnya koalisi ini peluang untuk fusi, untuk membentuk koalisi besar masih memungkinkan, masih sangat cair, masih sangat dinamis dan terbuka, ini baru sebatas embrio yang sedang mencari bentuk, akan terus bergerak model koalisinya dan gabungan koalisinya," tandasnya.
Pangi menilai Jokowi tampak sedang mendesain dan terkesan sebagai arsitek koalisi besar KIB dan KIRR untuk memuluskan langkah Ganjar Pranowo sebagai capres. Mungkin ini upaya untuk jaga-jaga kalau Ganjar yang menjadi jagoan Jokowi gagal diusung PDIP.
Selain itu, ada kesan sepertinya PDIP mau ditinggalkan. Presiden Jokowi terus melakukan manuver politik dengan ketum parpol, agar niat dan tujuan politiknya tercapai. Jokowi dilihat ingin berperan utama dalam mengantarkan presiden selanjutnya.
"Saya membaca betul makna atau nuansa kebatinan beliau soal itu, takut dianggap tidak berprestasi dan punya kinerja, legacy pembangunan tidak dilanjutkan alias banyak program beliau mangkrak dan jadi bulan bulanan setelah tak berkuasa lagi, itu mengapa kita paham aktif sekali presiden melakukan manuver dan grasak grusuk untuk mengendorse capres andalan," tandasnya.
Kendati demikian, manuver itu juga masih harus berhadapan dengan keputusan Ketum PDIP. "Saya enggak tahu juga apakah politik gertak sambal Jokowi membuat PDIP berpikir ulang untuk segera mengumumkan capres cawapresnya atau enggak ngefek bagi Ketum PDIP dalam hal ini Ibu Megawati," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, inisiatif Jokowi untuk membuat koalisi besar untuk meneruskan langkahnya.
"Jokowi ingin menguasai partai dan menentukan siapa yang akan meneruskan langkah kekuasaannya. Hal ini sekaligus berlaku sebagai upaya menghasilkan kontestasi untuk memenangi pertarungan dengan Koalisi Perubahan," ujar Dedi saat berbincang hari ini (3/4).
Koalisi Perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, mengusung Anies Baswedan sebagai capres mereka. Sementara partai pemenang pemilu, PDIP, belum menentukan sikap siapa capres mereka. Namun sikap PDIP tentu jadi perbincangan dalam pertemuan tersebut.
"Membangun koalisi besar untuk menihilkan pengaruh Megawati dan PDIP, inilah sebab PDIP tidak ada dalam pertemuan itu, besar kemungkinan karena menjadi bahan pembicaraan," kata Dedi.
Jika koalisi besar terjadi, diperkirakan mereka akan mengusung Prabowo Subianto.
"Bisa saja koalisi besar sebagai agenda usung Prabowo Subianto, hal ini mengingat Jokowi mulai sering menyebut namanya, bahkan hingga diikuti oleh Kepala BIN beberapa waktu lalu," sebut Dedi.
Koalisi Perubahan, yang mengusung Anies, masih memiliki peluang bersaing dengan calon koalisi besar.
"Jika ternyata rivalnya yakni Anies dan koalisi perubahan mendapat cawapres dari unsur penguasa saat ini, maka perpecahan suara sangat mungkin terjadi, misalnya saja Anies-Erick, ini bisa membuyarkan upaya koalisi besar," sebut Dedi.
Dari dinamika tersebut, Dedi melihat dua poros atau tiga poros masih belum bisa dipastikan. Ini tergantung kepada langkah PDIP dengan kader kunci mereka, Ganjar Pranowo. (RO/Z-7)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR.
PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved