Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PELBAGAI macam program dan arahan terus digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mewujudkan persepsi polisi humanis di masyarakat lewat pendekatan preventif dan preemtif yang telah dilakukan Korps Bhayangkara selama ini.
Anggota Kompolnas, Poengky Indarti menilai tujuan polisi yang humanis adalah harapan masyarakat sejak reformasi.
"Pada masa Orde Baru, anggota Polri direkrut dan dididik sebagai angkatan bersenjata, sehingga wataknya menjadi militeristik. Ketika menghadapi masyarakat yang dilakukan adalah pendekatan keamanan yang mengedepankan kekerasan dan arogan," kata Poengky, dalam keteranganya Rabu (5/4).
Oleh karena itu setelah reformasi, Polri mulai melakukan reformasi, yang terdiri dari tiga bentuk, yaitu struktural, instrumental, dan kultural. Reformasi struktural menempatkan Polri di bawah Presiden, lalu reformasi instrumental mengubah aturan-aturan Polri menjadi aturan polisi sipil yang demokratis dan menghormati HAM. Kemudian reformasi kultural perubahan pola pikir dan tingkah laku anggota menjadi polisi sipil yang humanis.
"Tidak menggunakan kekerasan berlebihan, tidak melakukan pungli, tidak arogan, tidak bergaya hidup mewah. Oleh karena itu sebagai Polisi humanis harus mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencegah kejahatan," imbuhnya
Amanat mewujudkan polisi humanis, lanjut Poengky, telah dilakukan Kapolri sejauh lewat beberapa program. Mulai dari program yang bersentuhan dengan masyarakat langsung sampai program digitalisasi.
"Kapolri menekankan pentingnya Bhabinkamtibmas yang berada di tengah-tengah masyarakat, merangkul dan menjadi problem solver. Kapolri juga memerintahkan Polisi untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat melalui kegiatan Jumat Curhat," katanya.
"Kapolri juga melakukan modernisasi penegakan hukum lalu lintas melalui penerapan ETLE agar polisi semakin akuntabel dalam melaksanakan tugas dan masyarakat semakin tertib berlalu lintas," tambah dia.
Walaupun belum secara penuh merubah pola pikir (mindset), namun Poengky melihat dari beberapa contoh di daerah. Telah ada masyarakat yang merasakan manfaat atas kehadiran polisi humanis di wilayahnya.
"Contoh Binmas Noken di Papua yang merangkul masyarakat melalui kegiatan pendidikan, peternakan, perkebunan, dan perikanan, serta kesehatan sangat humanis dan memuliakan manusia," tuturnya.
Kemajuan itu pun terlihat dari Survei Indikator Politik Indonesia periode Februari 2023 yang menyebutkan program Kapolri turut disambut positif masyarakat, salah satunya Jumat Curhat yang dalam survei mendapat dukungan 75,3%.
"Program Jumat Curhat, jadi polisi mendengar, mengetahui keluhan warga setiap hari Jumat. Yang tahu [Jumat Curhat] cuma 12,7%, tapi sebagian besar dari yang tahu setuju," ucap Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya, Minggu (26/3).
Selain itu. masyarakat juga terekam senang dengan kehadiran Bhabinkamtibmas seiring Program Satu Bhabinkamtibmas Satu Desa. Bahkan, sebanyak 86,2% responden setuju dengan keberadaan personel ujung tombak Polri ini.
"Yang tahu [Bhabinkamtibmas] 54,8% dan sebagian besar setuju dengan Program Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat," kata Burhanuddin. (H-3)
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Kompolnas desak percepatan proses pidana Bripda MS, oknum Brimob yang menewaskan pelajar di Tual, Maluku.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Kompolnas menilai penanganan kasus kekerasan anggota Brimob terhadap pelajar di Kota Tual tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme internal kepolisian semata.
ANGGOTA Kompolnas Choirul Anam memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda MS.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak polisi menindak Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, terkait penyiksaan remaja 14 tahun di Kota Tual.
KOMISI Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendorong Polri untuk tidak berhenti pada penghukuman terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota nonaktif atas dugaan kepemilikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved