Partai NasDem tidak khawatir dengan upaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang masih terus mencoba mengambil alih Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Hermawi Taslim menganggap langkah tersebut tidak akan berimbas pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Poin saya, tidak perlu dikawatirkan berlebihan," ujar Hermawi saat dihubungi, Rabu (5/4).
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa polemik Partai Demokrat tidak berimplikasi pada NasDem yang berada dalam satu poros untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Langkah hukum itu harus dimaknai hal biasa.
Baca juga: Ketua Partai Demokrat se-Indonesia Tolak Kubu Moeldoko
"NasDem tidak memiliki kekawatiran sedikit pun karena Nasdem bukan pihak dalam perkara itu. Jadi tidak akan ada implikasi apapun terhadap Nasdem. Kedua, NasDem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bukan terhadap perorangan. Upaya hukum PK ini harus dimaknai biasa-biasa saja," jelasnya.
Hermawi menekankan bahwa PK adalah upaya hukum luar biasa yang sah dan sesuai dengan hukum acara. Umumnya, lanjut dia, para pihak yang berperkara cenderung berusaha menggunakan semua hak yang disediakan.
Baca juga: NasDem dan Demokrat Kompak Promosikan Anies Baswedan
"Jadi apa yang dilakukan oleh Moeldoko cs adalah usaha yang biasa saja, sesuatu yang tidak perlu dikawatirkan secara berlebihan oleh pihak manapun. Risiko berperkara adalah kalah dan menang, tidak ada seri," ujar Hermawi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Moeldoko dan kawan-kawan masih berambisi merebut Partai Demokrat. Hal itu terbukti dengan adanya pengajuan PK di Mahkamah Agung.
"Sebulan lalu, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Dokter Hewan Jhoni Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (3/4). (Z-11)
