Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Rabu (29/3) lalu. Rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut membahas informasi Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK atas permasalahan di Kemenkeu.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi SP sempat mengingatkan semua yang ada dalam ruangan Komisi III supaya tidak saling mengancam satu sama lainnya. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Mahfud MD yang menyebut 'DPR Markus' atau makelar kasus. Johan sempat mengaku prihatin dengan pernyataan Mahfud tersebut yang dianggap menyudutkan posisi DPR di mata masyarakat.
"Ini, Pak. Di media ini langsung ada judul 'Mahfud MD: DPR Markus'. Ini orang kalau baca judul doang kan damage lagi ini, Pak. Sudah (DPR) persepsinya jelek, saya sekarang jadi politisi juga, jadi kena juga. Padahal saya nggak ngapa-ngapain juga nih, Pak Mahfud," kata Johan Budi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).
Selain Johan, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dalam rapat tersebut juga meminta Mahfud MD untuk mengklarifikasi pernyataannya. Menurutnya, memang sebagai Anggota DPR maupun politisi harus siap untuk dihujat oleh masyarakat. Namun ia menyayangkan narasi 'DPR: Markus' di media sosial tersebut.
"Kita ini memang Pak Arteria pernah ngomong nih, kalau kita di partai politik dan anggota DPR terutama politisi, di-bully udah pasti. Tapi minimal kalau narasinya jadi Markus, kan jadi nggak enak. Walaupun tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan tentang Markus (periode) terdahulu, bukan yang sekarang,” ujarnya. (S-3)
SEJUMLAH pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diberi sanksi. Hukuman itu terkait dugaan transaksi janggal yang diduga hasil pencucian uang sebesar Rp349 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus banyaknya transaksi pejabat yang janggal. Total aliran dana mencapai Rp25,3 triliun.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menegaskan jangan sampai ada uang haram yang dibiarkan dicuci melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah menjadi legal.
KOORDINATOR MAKI meminta Satgas TPPU) untuk fokus pada kasus utama yakni terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun dan 189 T terkait importir emas di Kemenkeu
Kementerian Keuangan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi data mengenai aliran dana sebesar Rp349 triliun seperti diungkap Menkopolhukam Mahfud MD.
ALIRAN dana mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan diduga merupakan permainan para penjabatnya yang ditutupi sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengetahuinya.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved