Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna H Laoly berdialog dan memberikan bingkisan Lebaran kepada para pekerja migran Indonesia yang sedang ditampung di Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura. Laoly pada Senin (27/3) bertemu Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri Singapura Shanmugam Kasiviswanathan untuk membahas tindak lanjut kesepakatan di antara kedua negara berkaitan dengan flight information region (FIR) perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) dan perjanjian ekstradisi (ET).
Tiga kesepakatan FIR, DCA, dan ET disepakati saat kedua pemimpin pemerintahan melakukan Leaders Retreat di Lagoi, Bintan, tahun lalu. Pada Leaders Retreat pekan lalu di Singapura, ketiga kesepakatan tersebut sudah diratifikasi oleh kedua negara dan notifikasinya dipertukarkan di depan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Istana Singapura. "Hari ini saya bertemu Menteri Shanmugam untuk bertukar informasi dan sama-sama membahas pelaksanaan dari ketiga perjanjian tersebut," ujar Laoly.
Saat bertemu dengan PMI, Laoly mengucapkan terima kasih atas keteguhan para PMI untuk bekerja di luar negeri. "Anda semua orang hebat dan merupakan pahlawan devisa bagi negara," kata Menkum dan HAM.
Baca juga: Dewas Akui KPK Belum Ada Tangkapan Ikan Besar
Ia meminta para PMI yang sedang menghadapi persoalan hukum dan harus tinggal sementara di KBRI untuk tetap sabar. Pemerintah akan terus mendampingi agar semua persoalan bisa segera selesai dan sebisa mungkin dapat bekerja kembali. "Saya mendapat laporan dari Dubes Suryopratomo kalau sekarang kasusnya bisa lebih cepat dibawa ke pengadilan, sehingga keputusannya bisa segera diketahui," ujar Laoly.
Saat melihat fasilitas pelayanan keimigrasian di KBRI Singapura, Laoly terkesan dengan sistem digital yang diterapkan, sehingga semakin mudah dan lebih baik memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia yang memerlukan. Atase Imigrasi Suhendra menjelaskan setiap hari setidaknya ada 120 pelayanan keimigrasian yang diberikan. Setiap warga mendapatkan antrean pelayanan melalui sistem online. Demikian pula sistem pembayaran yang dilakukan secara nontunai.
"Sekarang semua pelayanan dilakukan one-stop service sehingga lebih cepat. Bahkan kami bisa mengirimkan paspor melalui pos apabila tidak bisa mengambil pada sore hari. Bahkan untuk mereka yang lanjut usia, kami memberikan layanan untuk datang ke tempat kediaman," jelas Suhendra. (RO/Z-2)
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia
PERSIDANGAN ekstradisi buron dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, belum menghasilkan putusan.
Suryopratomo mengatakan, perlawanan Tannos membuat proses ekstradisi tidak akan berjalan cepat. Sidang dimulai lagi dengan agenda mendengarkan saksi dari kubu Tannos, pada 7 Juli 2025.
Jika mengacu pada jadwal persidangan, Supratman memperkirakan m pada 25 Juni seharusnya sudah keluar hasil putusan sidang.
Percepatan pemulangan Tannos itu merupakan komitmen perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.
Buktinya, permintaan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E itu ditolak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved