Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
TIM kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah mengkalkulasi jadwal yang pas untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. Pengumuman bakal cawapres Anies paling cepat pada Juli 2023.
"Bahkan ada sebuah rank-rank-an yang sudah kita hitung bulan Juli tampaknya sudah (diumumkan)," kata Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto di NasDem Tower (25/3).
Sugeng tak memungkiri bahwa ada potensi pengumuman pada Juli 2023 mundur. Maksimal pengumuman pendamping Anies dilaksanakan satu bulan sebelum pendaftaran bakal capres dan cawapres yang berlangsung pada 19 Oktober 2023.
Baca juga: 5 Kriteria Cawapres yang Diinginkan Anies Baswedan
"Dipastikan kurang lebih satu bulan atau paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran, itu sudah kami hitung, itu paling lambat," jelas Sugeng.
Sugeng menekankan pihaknya telah melakukan berbagai penghitungan. Hal ini juga dilakukan mengingat sempitnya masa kampanye.
Baca juga: Tim Kecil Cawapres Anies Terus Berproses, PPP Beri Sinyal Koalisi
Sehingga, pengumuman pasangan capres dan cawapres lebih cepat juga berdampak pada pengenalan ke masyarakat. Figur pasangan calon bisa dikenal lebih luas oleh publik.
"Betul sekali (mempertimbangkan masa kampanye). Masa kampanye hanya 75 hari dipotong minggu tenang dan begitu," ucap Sugeng. (MGN/Z-7)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved