Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menilai kehadiran pemerintah dinilai penting dalam penjaminan keberagaman di provinsi Bali di dalam penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali.
Menurut Endro, pemerintah hendaknya mengelola keberagaman menjadi sebuah persatuan yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah anggaran.
"Keberagaman ini harus dikelola dengan baik, karena dikelola dengan baik ini otomatis pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mewakili untuk membahas ini juga harus arif dan bijaksana untuk menyatukan pikiran dan pandangan," jelasnya.
Baca juga: Umat Muslim Di Bali Malam Ini Bisa Tarawih Di Masjid, Asalkan
"Keberagaman itu perlu dikelola tentunya mempunyai konsekuensi-konsekuensi logis dalam kaitannya untuk menjamin keberagaman terkait masalah anggaran," jelasnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU tentang Provinsi Bali Komisi II DPR RI, di Kantor Gubernur Provinsi Bali, Minggu (19/3).
Pemahaman Pengelolaan Keberagaman
Oleh karena itu bersama pemerintah, lanjut politikus fraksi PDIP itu, diperlukan adanya paradigma yang sama terkait dengan pemahaman tentang pengelolaan keberagaman.
"Pengelolaan di sini maksudnya bukan dibiarkan oleh pemerintah daerah untuk beragam tapi perlu kehadiran pemerintah pusat bentuknya yaitu tersedianya anggaran-anggaran yang memadai untuk menjamin keberagaman yang akan diatur dalam RUU Provinsi Bali nantinya," imbuh Endro.
Baca juga: Menag: Honoris causa 3 Tokoh Agama Sangat Berarti bagi Keberagaman
Sebelumnya sejumlah perwakilan pimpinan komunitas umat beragama di provinsi Bali, memberikan tanggapannya terhadap draf RUU Provinsi Bali sebagai inisiatif dari DPR RI yang nantinya akan dibawa oleh Komisi II DPR RI untuk kemudian dibahas bersama dengan pemerintah.
Salah satunya perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyetujui draf RUU tentang Provinsi Bali untuk segera disahkan menjadi UU.
"Kami dari MUI sudah membaca draf yang sudah diberikan, setelah kami baca dan kami timbang, ini merupakan draf yang sangat baik. Kami dari MUI men-support sepanjang memang drafnya itu seperti yang kita baca, jadi memang mengedepankan kebinekaan, keberagaman, keharmonisan dan untuk itu kita minta agar RUU ini untuk disegerakan disahkan menjadi UU," ujarnya.
Para Tokoh Lintas Agama Setujui Draf RUU Provinsi Bali
Hal senada juga diungkapkan dari perwakilan Majelis Tinggi Agama Konghuchu (MATAKIN) yang turut menyetujui isi di dalam draf RUU tentang Provinsi Bali dan turut mendorong agar disahkan menjadi UU.
Baca juga:
"Kami sangat menyetujui RUU dari provinsi Bali ini di mana seperti yang disampaikan keberagaman itu sudah ditunjukan dan tidak ada lagi istilah minoritas atau mayoritas. Jadi keberagaman di Bali betul-betul bisa bersatu apalagi sebagai daerah wisata tentu sangat menghargai hal-hal seperti itu mudah-mudahan ini bisa segera disahkan," harapnya. (RO/S-4)
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
DESA Panji Anom, Kabupaten Buleleng (Bali Utara), dan Desa Abiansemal, Kabupaten Badung (Bali Selatan) bersama SW Indonesia menjawab dua tantangan besar di masyarakat.
Mobil Terbang, Robot Humanoid, dan Kolaborasi Global Hadirkan Masa Depan Transportasi Rendah Emisi
Kehadiran BNN di Bali diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi masyarakat dalam mendorong berbagai perbaikan, khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika.
KEPALA BNN Komjen Marthinus Hukom memberi kuliah umum kepada lebih dari seribu mahasiswa di Bali bertempat di Auditorium Universitas Udayana Bali, Selasa (15/7).
Perayaan Tumpek Kandang juga berkaitan dengan konsep Tri Hita Karana, khususnya Palemahan, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan, termasuk hewan.
Seusai rangkaian kegiatan di Pura Sakenan, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali melepasliarkan sebanyak 200 ekor tukik ke laut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved