Presiden Minta Relawan tidak Buru-Buru Dukung Capres

PRESIDEN Joko Widodo optimistis Indonesia akan bertahan dalam melewati krisis ekonomi dan politik dunia. Ia juga meminta relawan tidak buru-buru mendukung capres siapapun melainkan agar lebih fokus mengawal pemerintahan dan turun membantu mendampingi rakyat.

Itu disampaikan Jokowi saat bersilahturahmi dengan 30 perwakilan ketua relawan pendukungnya, Jumat (17/3) di Jakarta. "Untuk urusan pencapresan nanti tunggu sinyal setelah saya bersepakat dengan ketua-ketua partai yang memang sesuai UU Pemilu yang berhak mencapreskan seseorang," ujarnya. Ia juga meminta relawan mengawal dan menyukseskan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi membantah keinginannya untuk memperpanjang masa jabatan. Bahkan, ia tidak mau disangkutpautkan dengan keputusan PN Jakpus mengenai penundaan pemilu yang diajukan oleh Partai Prima. "Saya tidak pernah tahu apalagi ikut merencanakan itu semua. Jangan apa-apa saya yang disangkutpautkan dan disalahkan padahal saya tidak melakukan apapun melainkan hanya kerja, kerja, dan kerja."

Baca juga: Jokowi Beri Masukan soal Capres ke Megawati

Ketum Solmet, Silfester Matutina, dalam kesempatan tersebut meminta lima hal kepada Presiden Jokowi. Pertama, moratorium dan penghapusan pengiriman TKI ilegal ke Malaysia. Dalihnya, pengiriman TKI ke Malaysia banyak membawa dampak buruk dan mempermalukan Indonesia. Apalagi Malaysia masih melanggar MoU mengenai Pengiriman PMI yang telah ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziah dan Menteri SDM Malaysia S Saranavan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan PM Malaysia Ismail Sabri pada 1 April 2022 di Istana Merdeka.

Apalagi MOU ini tidak mengikat secara hukum. "Inti MOU sendiri ialah pemberlakuan one channel system perekrutan TKI Indonesia dan tidak ada kanal lain. Namun Malaysia tetap mengoperasikan kanal lain yaitu System Maid Online (SMO) sehingga semua orang bisa dengan gampang bekerja di Malaysia tanpa melalui tahapan-tahapan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran," ujar Silfester. Akibatnya, TKI kita tidak terdata dan terdeteksi lokasinya bekerja, identitas majikannya, serta hak kewajiban.

Baca juga: Presiden: Kekuatan Hadapi Pandemi Harus Digunakan untuk Agenda Besar Lain

Kedua, Solmet meminta Presiden menghentikan kriminalisasi terhadap penggiat HAM dan aktivis antiperdagangan orang, Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus, Pr (Romo Paschal), yang dilakukan oleh Wakabinda Kepri Bambang Panji Prianggodo. Ketiga, Solmet meminta Presiden Jokowi untuk mencabut SKB 2 Menteri tentang Pendirian Tempat Ibadah yang selama ini merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan UUD 1945 serta menjadi pemantik kekerasan atas nama agama dan mengadu domba anak bangsa. 

Keempat, ia mengundang Presiden untuk menghadiri launching aplikasi startup hasil karya anak bangsa Plebo (Regular Health Laboratory Testing/Detect Disease Early On). Karya anak bangsa ini dapat menambah devisa negara dan memperpanjang usia produktif manusia Indonesia. Kelima, ia juga mengundang Presiden menghadiri upacara tahunan Seba Baduy di Serang Banten yang akan dihadiri puluhan ribu orang. Upacara Seba Baduy sudah dilakukan ratusan tahun. Upacara ini ialah wujud rasa syukur atas panen setahun yang dilakukan oleh Suku Baduy Dalam dan Baduy Luar.

"Demikian lima hal yang dari kami minta dan ungkapkan langsung ke Presiden. Presiden berjanji akan memperhatikan  dan mencatat semua yang kami usulkan," tutur Silfester yang juga pendiri Kantor Hukum Silfester Matutina & Partners. (RO/Z-2)