Minggu 12 Maret 2023, 09:49 WIB

DPR: Perlu Keterlibatan Penegak Hukum dalam Evaluasi Internal Kemenkeu

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR: Perlu Keterlibatan Penegak Hukum dalam Evaluasi Internal Kemenkeu

Ist/DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.

 

TINDAK  kekerasan yang dilakukan oleh anak salah satu mantan pejabat Ditjen Pajak seolah membuka kotak pandora di Kementerian keuangan RI.

Gaya hidup glamor sejumlah petinggi dan keluarganya hingga dugaan transaksi mencurigakan yang mencapai Rp 300 triliun ikut menjadi sorotan masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin ikut angkat bicara mengenai fenomena yang terjadi. Puteri mengusulkan agar Kemenkeu menggandeng pihak penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Baca juga: Apa Isi Safe Deposit Box Rafael Alun? KPK: Ada Dolar, Euro, dan Logam Mulia

“Perlu identifikasi dan pencegahan lebih dini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Tentunya dengan berkolaborasi bersama stakeholders terkait, seperti BPK, BPKP, PPATK, hingga Aparat Penegak Hukum lainnya,” kata Puteri Komarudin pada media beberapa saat lalu.

Baca juga: Bukan Korupsi, Mahfud MD Sebut Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Masuk TPPU

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar ini mengatakan bahwa diperlukan penguatan nilai-nilai integritas untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang telah berjalan sejak 2002. Ia mendorong Kemenkeu untuk melakukan transformasi di semua lini.

“Sehingga,Kemenkeu tidak hanya melakukan transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, infrastruktur. Tetapi juga penguatan dan pendisiplinan akan nilai-nilai integritas pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM),” lanjutnya.

Penyelewengan Integritas

Terkait dengan penyelewengan yang terjadi dalam tubuh Kemenkeu, sebelumnya Putri juga menyinggung tentang remunerasi yang cukup besar pada lembaga tersebut. Hal tersebut menurutnya adalah salah satu wujud penyelewengan integritas.

"Kejadian ini merupakan wujud penyelewengan integritas oleh oknum tertentu. Padahal selama ini pegawai Pajak dan Bea-Cukai mendapatkan remunerasi yang tergolong tinggi seiring beban tugasnya untuk mengejar penerimaan negara," katanya.

Baca juga: KPK Ogah Komentar Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun 

Sebagai salah satu Mitra Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan RI pun diminta untuk meninjau kembali dan mengevaluasi upaya penegakan integritas yang telah berjalan.

Ia menyampaikan bahwa aksi penyelewengan tersebut berpotensi memberikan persepsi negatif bagi Kemenkeu. (RO/S-4)

Baca Juga

MADE NAGI / POOL / AFP

Sri Mulyani Jelaskan Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 21 Maret 2023, 00:52 WIB
Sri Mulyani memaparkan 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada...
ANTARA FOTO/Gusti Tanati

John Bunay: Kunjungan Presiden tak Menjawab Persoalan Papua

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 21 Maret 2023, 00:17 WIB
Papua masih dalam keadaan konflik dan di sisi lain begitu banyak pasukan TNI/Polri yang justru menambah ketakutan dan kecemasan masyarakat...
Antara

Parpol Pertanyakan Himbauan Bawaslu Terkait Kampanye

👤Sri Utami 🕔Selasa 21 Maret 2023, 00:09 WIB
partai politik mempertanyakan himbauan bawaslu soal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya