Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA konten kreator yang tergabung dalam Asosiasi Konten Kreator untuk Nusantara (AKKuN) Provinsi Banten sepakat untuk membuat konten positif jelang Pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ruang digital dari konten-konten negatif seperti konten ujaran kebencian dan hoaks yang sering muncul di tahun politik.
"Kami melihat bahwa peran konten kreator tidak bisa dikesampingkan jelang Pemilu 2024. Karena ini sudah dekat juga dengan tahun politik, sehingga penting untuk memberikan edukasi kepada konten kreator agar mereka dapat membuat konten-konten yang sehat lah, yang jauh dari hoaks maupun konten ujaran kebencian,” ujar Ketua AKKuN Pusat Denny S Batbara dalam acara Seminar Nasional bertajuk 'Peran Konten Kreator dalam Menjaga Demokrasi Indonesia' yang berlangsung di Universitas Atmajaya, BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (11/3).
Ruang digital memiliki peran tersendiri jelang pemilu. Masifnya perkembangan konten digital juga perlu diimbangi dengan tingkat literasi digital. Sehingga ruang digital tidak menjadi sumber penyebaran berita bohong (hoaks) dan konten negatif yang bisa memicu perpecahan di tahun politik. Belajar dari Pemilu 2019, di mana ruang digital terpecah menjadi dua kubu baik kubu Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf.
Baca juga: Memanfaatkan Media Sosial untuk Pemasaran Bisnis Masa Kini
“Apa yang terjadi di ruang digital pada Pemilu 2019 diharapkan tidak kembali terjadi di pemilu tahun depan,” ungkapnya.
Ketua Panitia Penyelenggara Farhan Muhammad menjelaskan AKKuN Provinsi Banten memberikan edukasi kepada para konten kreator di wilayah tersebut agar dapat menjaga ruang digital yang kondusif menjelang Pemilu serentak 2024.
Baca juga : Ganjar : Pemanfaatan Medsos Penting Bagi Pemimpin Masa Kini
"Peran AKKuN menjelang tahun politik itu kami ingin menjaga konten-konten digital yang ada di tahun-tahun politik agar tetap demokratis dan tetap positif, dalam arti kami akan berupaya menjadi penjaga dalam mengamankan konten-konten negatif, hoaks maupun black campaign di ruang digital," ucap Farhan.
Dijelaskan Farhan, Kegiatan ini menjadi langkah awal pihaknya untuk menjaga ruang digital yang kondusif menjelang Pemilu 2024. Seminar ini tentunya diharapkan dapat memberikan edukasi kepada publik, khususnya para konten kreator untuk dapat menciptakan konten positif jelang Pemilu 2024.
"Tentunya ini merupakan langkah awal kami untuk menjaga demokrasi jelang Pemilu 2024. Kedepannya kami akan terus mengawal dan memberikan edukasi publik, dengan lebih bayak melakukan seminar maupun diskusi publik," terangnya.
"Kalau misalnya kita bisa mengajak seluruh anggota kami memposting konten-konten sehat yang mengajak untuk persatuan, tentu kami berharap demokrasi di Indonesia bisa dijaga minimal jangan sampai terjadi lagi perpecahan seperti 2019," imbuhnya. (Z-8)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved