Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto masih memuncaki elektabilitas calon presiden untuk Pemilu 2024 berdasarkan hasil survei Indostrategi Research and Consulting
"Survei mengukur tingkat popularitas dan akseptabilitas dari 12 tokoh publik. Hasilnya ditemukan bahwa Prabowo masih memuncaki tingkat popularitas dan akseptabilitas publik," kata Direktur Indostrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam lewat keterangan yang diterima Senin (27/2).
Menyusul Prabowo ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Tidak hanya popularitas dan akseptabilitas saja, survei Indostrategi juga menunjukkan posisi Prabowo Subianto di urutan teratas untuk potensi tingkat keterpilihan di Pemilu 2024.
"Prabowo masih memuncaki tingkat elektabilitas tertinggi bila Pilpres dilaksanakan hari ini dengan perolehan persentase 32,9%. Ganjar masih terus berada diposisi kedua dengan 21% disusul di posisi tiga besar oleh Anies dengan persentase keterpilihan 19,8%," ujar Arif.
Lebih lanjut, Arif menyampaikan memaparkan alasan Prabowo berada di puncak survei. Antara lain, soal penyebutan nama Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo secara langsung di berbagai kesempatan besar.
"Pertama, endorsement Jokowi yang semakin intens terhadap Prabowo menuai dukungan dari pemilih loyal Jokowi 2019," jelasnya.
Endorsement tersebut juga berpotensi menggiring para pemilih loyal Jokowi ke Ganjar Pranowo bermigrasi mendukung Prabowo Subianto.
"Intensitas dukungan Jokowi terhadap Prabowo, mengakibatkan migrasi pemilih Jokowi yang ada di Ganjar ke Prabowo," sambungnya.
Alasan yang cenderung masih sangat relevan saat ini adalah, karena baik Ganjar maupun Anies belum memiliki kepastian politik untuk maju dalam bursa Pilpres 2024. Untuk Ganjar, tiket dari PDI Perjuangan pun masih belum kunjung didapatkannya secara resmi.
Ketidakpastian ini menurut Arif sangat berpotensi memicu kegamangan para pendukung dan simpatisan. Salah satunya adalah hengkangnya relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) pimpinan Immanuel Ebenezer dan mengubahnya menjadi Prabowo Mania 08.
"Kedua, pencalonan Ganjar dan Anies tidak kunjung pasti. Ketidakpastian ini memicu hengkangnya beberapa organ relawan Jokowi yang mendukung Ganjar dan arus balik pemilih Anies kembali ke Prabowo," paparnya.
Selanjutnya, alasan lainnya adalah terkait dengan sepak terjang Prabowo Subianto di pemerintahan Presiden Joko Widodo, sehingga banyak kalangan pemilih masih menempatkan diri sebagai pemilih loyal Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
"Ketiga, membaiknya persepsi pendukung Prabowo terhadap sikap bergabungnya Prabowo kedalam pemerintahan. Keempat, kunjungan dan kegiatan Prabowo ke beberapa provinsi pada waktu lalu juga diduga menuai simpati dan dukungan terhadapnya," ucapnya.
Kelima, sambung Arif, kinerja Prabowo sebagai Menhan. Menurutnya ada hubungan simetris antara kinerja Prabowo dengan TNI yang memeroleh kepercayaan tertinggi dari publik.
Survei dilakukan dalam rentang waktu 14-23 Februari 2023 dengan melibatkan 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia. Teknik pengumpulan datanya menggunakan multistage random sampling dengan margin of error (MoE) ± 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. (OL-8)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved