PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan bahwa politik tidak boleh memecah belah bangsa, sehingga harus ada kerja sama antarpartai politik dalam segala aspek kebangsaan demi persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa.
“Jadi memang dalam politik kalau yang namanya kerja sama itu wajib, jangan justru politik itu memecah belah kita,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pembukaan workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/2).
Baca juga: Tidar Optimis Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Tinggal Cari Cawapresnya
Awalnya, Presiden menyinggung mengenai mengapa penyelenggaraan Rakornas Pemenangan Pemilu PAN di Jawa Tengah. Dia menduga bahwa pemilihan tempat di Jateng untuk mendekatkan PAN dengan sosok Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang namanya kerap disebut akan menjadi capres 2024.
“Jadi tadi malam saya bertanya-tanya, ini kenapa ya Rakornas pemenangan PAN kok di Jawa Tengah. Jawabannya saya sudah punya sekarang, jawabannya sudah punya. Strateginya, ooh ini strategi, udah. Mendekati pak Ganjar (Pranowo). Mendekati bupati, wali kota, dihadirkan semuanya,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, langkah PAN itu sudah betul, yakni dalam hal mencoba peluang berkoalisi atau bekerja sama. Dia menekankan kerja sama dalam politik sangat penting guna menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
“Sekali lagi kerja sama itu penting, koalisi itu penting, jangan salah memilih koalisi. Yang paling penting perkuat kerja sama kebangsaan kita sehingga persatuan kita tetap terjaga, kesatuan kita tetap terjaga,” jelasnya.
Dia mencontohkan, selama delapan tahun kerja pemerintahan dalam koalisi yang erat antarpartai politik, banyak perubahan positif telah terjadi di Indonesia, misalnya dalam hal pembangunan.
“Coba saya tunjukkan pergeserannya seperti apa, perubahannya seperti apa. Dulu, pembangunan itu selalu Jawa-sentris. Infrastruktur dibangun hampir 70 persen selalu di Jawa, kemudian kita geser menjadi Indonesia-sentris,” terangnya.
Dia mengatakan dengan adanya Indonesia-sentris, maka pembangunan infrastruktur yang sudah menghabiskan anggaran senilai Rp3.309 triliun, bisa merata.
“Kemudian pergeserannya terjadi karena infrastrukturnya siap, misalnya jalan tol, bandara, sudah siap di luar Jawa. Dihubungkan dengan kawasan industri kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kemudian investasi menjadi bergeser,” ujar dia.
Dia mengatakan dulu perbandingan pembangunan Jawa dan luar Jawa adalah 70 berbanding 30 persen. Saat ini berubah menjadi 53 persen pembangunan ada luar Jawa.
“Ingat kita ini negara besar. Negara besar. Sekarang penduduk kita sudah sudah 282 juta jiwa, hidup di 17.000 ribu pulau. Lha kok yang dikerjakan yang di Jawa terus, lha yang 16.990 itu diapakan? Inilah pergeseran yang tadi saya sampaikan,” jelasnya. (Ant/OL-6)
