Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus mencontoh Korea Selatan dan Taiwan yang kini telah menyandang predikat negara maju. Jokowi mengatakan dua negara Asia Timur itu bisa berkembang begitu cepat karena memiliki karakteristik yang kuat dalam mengelola perekonomian. Sebagaimana diketahui, Korea Selatan memiliki industri andalan berupa komponen-komponen digital yang sangat canggih. Taiwan juga dikenal sebagai produsen cip semikonduktor terbesar di dunia. Kedua negara itu memasok produk-produk yang menjadi kunci dan sangat krusial bagi dunia saat ini.
"Saya melihat kenapa Korea Selatan, Taiwan, bisa melompat maju karena mereka memiliki barang, memiliki produk dan negara-negara lain bergantung pada mereka," ujar Jokowi saat membuka Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2).
Indonesia menurutnya sangat mampu untuk menapaki jalan yang sama seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pasalnya, Buwi Pertiwi dianugerahi sumber daya alam yang begitu besar dengan manfaat yang luar biasa.
Baca juga: Menaker: Industri Smelter Nikel Berhasil Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Presiden mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel merupakan bahan baku untuk produk baterai yang tentu saja sangat dibutuhkan banyak industri dunia, terutama kendaraan listrik. Tidak hanya nikel, sejumlah bahan mineral yang juga merupakan bahan baku kendaraan listrik tersedia di Tanah Air, seperti timah, bauksit dan tembaga.
"Nikel kita punya, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik itu ada di Indonesia. Sekarang yang dibutuhkan hanya bagaimana mengintegrasikan itu semua," terang mantan wali kota Surakarta itu.
"Nikel di Sulawesi, tembaga di Sumbawa dan Papua, bauksit di di Kepulauan Riau, semua harus bisa diintegrasikan menjadi barang yang namanya baterai dan ekosistem mobil listrik yang lebih besar lagi," tambahnya.
Menurutnya, jika sumber daya manusia di Tanah Air bisa mengolah semua sumber daya alam itu menjadi barang jadi dan mengintegrasikan mereka dengan baik, Kepala Negara menjamin Indonesia akan menjadi negara maju dan bersanding dengan Korea Selatan, Taiwan, bahkan Jepang di Asia.
Dengan membangun hilirisasi, Indonesia akan memperoleh nilai tambah yang begitu besar. Sebagai contoh adalah nikel. Ketika larangan ekspor mentah belum diterapkan, nilai jual yang dikantongi Indonesia hanya sekitar Rp17 triliun per tahun. Namun, ketika ekspor bahan mentah dilarang dan nikel harus diolah dulu di dalam negeri, pendapatan yang masuk naik menjadi Rp450 triliun setahun.
"Nikel menjadi baterai kendaraan listrik itu bisa 67 kali lipat nilai tambahnya. Bauksit jadi panel surya bisa 194 kali lipat. Tembaga jadi elektro motor bisa 77 kali lipat. Belum yang produk kelautan, perkebunan. Apa mau kita teru-teruskan ekspor bahan mentah? Tidak! Setop!" tandasnya. (OL-17)
Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy melakukan penandatanganan kerja sama dengan beberapa perusahaan AS.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengkaji penyetopan ekspor timah. Ia menegaskan ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KEBIJAKAN hilirisasi di industri minerba masih memiliki beberapa hambatan.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi memulai groundbreaking proyek hilirisasi fase I.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved