Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
JAKSA Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung melakukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat.
Menanggapi itu, Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Hibnu Nugroho menegaskan bahwa upaya hukum yg dilakukan jaksa sejatinya untuk mempertahankan apa yang sudah diputus majelis hakim.
Hibnu membeberkan JPU berniat untuk mempertahankan atau mengimbangi banding dari kuasa hukum Terdakwa supaya apa yang diputuskan sama.
Menurutnya, penting untuk JPU mengawal dan menjaga agar proses hukum tingkat banding selaras dengan substansi dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
"Intinya JPU itu mengawal terhadap putusan. Sampai inkrah. Kalau kemarin penasihat hukum Terdakwa (Sambo CS), gak banding ya JPU juga tak akan banding," tegas Hibnu kepada Media Indonesia, Selasa (21/2/2023).
"Jadi jaksa menyesuaikan saja," tambahnya.
Baca juga: Ini Alasan JPU Lakukan Banding terhadap Sambo CS
Terpisah, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak menyebut hak hukum untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana ada pada terpidana dan jaksa penuntut umum.
"Secara teknis apabila terpidana mengajukan upaya hukum banding maka untuk mengawal dan menjaga agar proses hukum tingkat banding selaras dengan substansi dakwaan, jaksa mengimbanginya dengan menyatakan banding," papar Barita kepada Media Indonesia, Selasa (21/2/2023).
Sebab, kata Barita, jaksa penuntut umum sangat penting untuk mengawal dan menanggapi setiap dalil yang diajukan terpidana yang disebut memori banding dengan membuat kontra memori banding.
"Sehingga majelis hakim tingkat banding juga dapat memeriksa dan mengadili dengan komprehensif," tegasnya.
"Ketentuan mengenai hal ini juga ada pedoman, parameter dan indikator yang jelas di Kejaksaan," tambahnya. (OL-17)
Penangkapan kliennya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ini tidak mempunyai alat bukti kuat. Mereka optimistis bisa menang dalam praperadilan ini.
Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Andi Muhammad Asrun mengungkapkan sejumlah pola yang kerap terjadi dalam sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Tim Hukum menghadapi sengketa hasil pilkada 2024
Kuasa hukum mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berani membuka otak pelaku penembakan Brigadir J.
Menurut Ronny Talapessy, kliennya Bharada E saat itu berada dalam tekanan atasannya, yakni Ferdy Sambo, sehingga terpaksa menembak Brigadir J.
Tidak mungkin satu orang yang menggerakkan, pasti banyak. Mulai dari siapa yang rekrut, siapa yang tampung, dan siapa yang cari korban-korban ini, kata kuasa hukum korban.
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku telah menangani 41 bank yang dicabut izin usaha di Jawa Barat.
Sudah empat kali Kejari Depok meminta polisi membuktikan adanya kerugian negara dalam dugaan korupsi yang menyeret Nur Mahmudi Ismail, tetapi tak pernah dipenuhi polisi.
Dipilihnya Situ Cilodong loaksi bersih-bersih dikarenakan sampah bisa berdampak pada banyak hal seperti kesehatan, lingkungan, pariwisata dan masa depan anak-anak.
Kejaksaan Negeri Kota Depok menghancurkan 10 pucuk pistol jenis softgun berikut 9 senjata tajam.
Pelimpahan tahap dua itu meliputi penyerahan tersangka berikut barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) yang bertugas menangani perkara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved