Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ELEKTABILITAS Partai NasDem pada Januari 2023 berada di angka 7,3% atau meningkat jika dibandingkan pada periode Oktober 2022. Hasil survei tersebut dirilis oleh Litbang Kompas pada Selasa, 21 Februari 2023.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi mengatakan peningkatan elektabilitas Partai NasDem dalam sejumlah lembaga survei sebagai hasil dari bekerjanya mesin internal yang digerakkan oleh para kader, baik yang telah menduduki kursi legislatif nasional dan daerah maupun kepengurusan partai di tingkat nasional hingga ranting.
"NasDem juga sudah merekrut bakal caleg di seluruh tingkatan. Sebagian sudah bekerja memasang spanduk dan alat peraga. Jadi hasil survei berbagai lembaga survei, itu hasil sosialisasi," terang Gus Choi kepada jurnalis MGN, Selasa (21/2).
Selain efek dari kinerja kader internal, kedekatan Partai NasDem dan para pemilih juga meningkat dengan pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai NasDem. Gus Choi mencontohkan bahwa di DKI Jakarta saja, elektabilitas Partai NasDem sebelum mengusung Anies Baswedan bertengger di 3%. Setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu resmi dideklarasikan oleh Partai NasDem, efek elektoral Anies membuat elektabilitas NasDem meroket hingga 14%. Di Provinsi Banten, hal serupa juga terjadi dengan elektabilitas NasDem berada pada angka 13,8%.
Meski tingkat keterpilihan Partai NasDem mengalami peningkatan, ternyata tidak sejalan dengan elektabilitas PKS dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Elektabilitas Partai Demokrat sebesar 8,7%, tetapi angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan Oktober 2022. Elektabilitas PKS pada posisi 4,8% yang juga menurun dibandingkan posisinya pada tiga bulan lalu.
Baca juga: Elektabilitas NasDem Melesat akibat Efek Ekor Jas Anies
Gus Choi meyakini bahwa efek ekor jas dari Anies Baswedan cepat atau lambat juga akan berpengaruh bagi parpol pengusungnya yang lain, termasuk Demokrat dan PKS. Hingga saat ini, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS belum secara bersama-sama mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres koalisi. Menurutnya, hal itu akan menunggu tahapan resmi dari KPU.
"Deklarasi itu kan hanya resepsi. Yang penting komitmen dan ikrar sudah. Sendiri-sendiri sudah, tinggal ikrar bersama. Yang penting itu nanti ketika ke KPU sudah tanda tangan bersama, kontrak kerja, hitam putihnya supaya legal dan itu yang akan disampaikan ke KPU," pungkasnya. (OL-14)
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menghargai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
UPAYA membangun pola asuh keluarga yang baik harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing di masa depan.
PENATAAN ruang digital harus mampu mewujudkan perlindungan setiap warga negara sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved