Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ELEKTABILITAS Partai NasDem pada Januari 2023 berada di angka 7,3% atau meningkat jika dibandingkan pada periode Oktober 2022. Hasil survei tersebut dirilis oleh Litbang Kompas pada Selasa, 21 Februari 2023.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi mengatakan peningkatan elektabilitas Partai NasDem dalam sejumlah lembaga survei sebagai hasil dari bekerjanya mesin internal yang digerakkan oleh para kader, baik yang telah menduduki kursi legislatif nasional dan daerah maupun kepengurusan partai di tingkat nasional hingga ranting.
"NasDem juga sudah merekrut bakal caleg di seluruh tingkatan. Sebagian sudah bekerja memasang spanduk dan alat peraga. Jadi hasil survei berbagai lembaga survei, itu hasil sosialisasi," terang Gus Choi kepada jurnalis MGN, Selasa (21/2).
Selain efek dari kinerja kader internal, kedekatan Partai NasDem dan para pemilih juga meningkat dengan pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai NasDem. Gus Choi mencontohkan bahwa di DKI Jakarta saja, elektabilitas Partai NasDem sebelum mengusung Anies Baswedan bertengger di 3%. Setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu resmi dideklarasikan oleh Partai NasDem, efek elektoral Anies membuat elektabilitas NasDem meroket hingga 14%. Di Provinsi Banten, hal serupa juga terjadi dengan elektabilitas NasDem berada pada angka 13,8%.
Meski tingkat keterpilihan Partai NasDem mengalami peningkatan, ternyata tidak sejalan dengan elektabilitas PKS dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Elektabilitas Partai Demokrat sebesar 8,7%, tetapi angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan Oktober 2022. Elektabilitas PKS pada posisi 4,8% yang juga menurun dibandingkan posisinya pada tiga bulan lalu.
Baca juga: Elektabilitas NasDem Melesat akibat Efek Ekor Jas Anies
Gus Choi meyakini bahwa efek ekor jas dari Anies Baswedan cepat atau lambat juga akan berpengaruh bagi parpol pengusungnya yang lain, termasuk Demokrat dan PKS. Hingga saat ini, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS belum secara bersama-sama mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres koalisi. Menurutnya, hal itu akan menunggu tahapan resmi dari KPU.
"Deklarasi itu kan hanya resepsi. Yang penting komitmen dan ikrar sudah. Sendiri-sendiri sudah, tinggal ikrar bersama. Yang penting itu nanti ketika ke KPU sudah tanda tangan bersama, kontrak kerja, hitam putihnya supaya legal dan itu yang akan disampaikan ke KPU," pungkasnya. (OL-14)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved