MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan tujuh arahan penting untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Arahan itu merupakan fokus Kementerian Dalam Negeri yang berlandaskan komitmen untuk memajukan layanan kependudukan dan catatan sipil tiap daerah. Ketujuh arahan tersebut, yakni pembenahan seluruh sistem agar data yang dihasilkan akurat, mempermudah rakyat mendapatkan layanan pendukcapilan, penggunaan data dukcapil untuk perencanaan pembangunan dan mengeksekusi program-program pemerintahan.
"Mendagri juga meminta tidak ada pungli, permudah pelayanan, perbaiki sumber daya manusia, mentalitas, integritas dan kompetensi, salah satunya mengembangkan talent digital, ciptakan iklim yang kompetitif dengan memberikan reward dan punishment," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, membacakan arahan Menteri Tito. Arahan itu dibacakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Indonesia di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (8/2/2023) malam.
Mengusung tema Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024, rakornas untuk menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran dukcapil dari pusat hingga ke daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Rakornas juga diharapkan bisa mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lain. Ini juga meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia.
"Jadi kita kumpulkan seluruh kepala dinas dukcapil beserta sekretaris dinas dan kepala bidang di seluruh Indonesia. Kita lakukan konsolidasi secara menyeluruh," ujar Zudan kepada wartawan usai pembukaan rakornas.
Menurut Zudan, sasaran dukcapil bukan sekadar berkontemplasi menjelang Pemilu 2024, tetapi untuk pengumpulan data yang lebih akurat. "Dalam rangka bantuan sosial, untuk integrasi data, untuk pendidikan beasiswa, dan seterusnya. Khusus untuk pemilu kita akan turun jemput bola secara lebih masif, ke lembaga pemasyarakatan, kelompok disabilitas, untuk penduduk rentan, kemudian kita datang ke pulau terluar dan masyarakat adat. Setahun ini bergerak bareng jemput bola," kata dia.
Rakornas Dukcapil tahun ini sengaja dikaitkan dengan tema digitalisasi. Sebab, ke depan dunia global mengalami krisis multidimensi atau the perfect storm, seperti inflasi yang tinggi, kontraksi ekonomi menuju pada resesi, situasi geopolitik yang tidak pasti seiring dengan terjadinya perang Ukraina-Rusia. Di lain pihak, sedang terjadi 10 tren global sampai 2045 yang sering disebut megatren 2045. Perubahan itu berlangsung mendadak dan belum diketahui skala waktunya.
Mewaspadai kondisi global itu, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah-langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional dibarengi dengan penguatan birokrasi yang berkarakter dan kebijakan yang berdampak. Langkah ini perlukan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan, seperti kompleksitas permasalahan publik, transformasi digital, kebijakan berbasis data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan pemerintah, pergeseran budaya dan orientasi kewilayahan.
Sementara itu, kata Zudan, pada 2024 masyarakat Indonesia bakal dihadapkan pada pemilu untuk menentukan masa depan. Meski tidak secara langsung berkaitan dengan tugas, aparat dukcapil perlu mengambil bagian untuk menekan dampak resesi global dan menyukseskan penyelenggaran Pemilu 2024 sesuai tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan oleh konstitusi.
Rakornas akan berlangsung sampai Jumat, 10 Februari 2023. Hari ini, rakornas menghadirkan narasumber Ketua Komisi II DPR, Komisioner KPU Betty Idrus, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pakar kebijakan publik Agus Bambagio, pakar kebijakan administrasi kependudukan, para pencetus inovasi layanan administrasi kependudukan tanda tangan elektronik dan kartu identitas anak, dan pejabat eselon II lingkup Ditjen Dukcapil.
Usai pembukaan rakornas semalam dilanjutkan penandatanganan secara simbolik perjanjian kinerja. Ini merupakan janji para kepala dinas dukcapil dengan Dirjen Dukcapil untuk mencapai target yang ditetapkan pada 2023. Pada rakornas ini juga akan diserahkan penghargaan Dukcapil Tahun 2023 kepada 29 penerima penghargaan dengan tujuh kategori, yakni Dukcapil Bisa Skala Nasional, Dukcapil Bisa di Papua, Dukcapil Hebat, Dukcapil Selaras, Mitra Dukcapil, Dukcapil Cerdas, dan Dukcapil Kolaboratif. (RO/OL-14)
