Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengintegrasikan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dalam Kurikulum Merdeka guna mempersiapkan partisipasi peserta didik dalam mengatasi permasalahan kependudukan pada masa mendatang.
;;
Ketua Tim Pendidikan Kependudukan Jalur Formal BKKBN Budyawati mengatakan Sekolah Siaga Kependudukan mengintegrasikan materi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga peserta didik memiliki pengetahuan, pemahaman kesadaran terhadap kondisi kependudukan di Indonesia maupun secara global.
“Jadi satuan pendidikan perlu memahami bahwa SSK bukan merupakan suatu mata pelajaran baru sehingga tidak perlu menambah jam pelajaran. Kurikulum Merdeka menetapkan empat pendekatan pembelajaran yang salah satunya mengusung konsep integrasi jadi jelas merupakan peluang bagi SSK untuk diintegrasikan dalam mata pelajaran,” katanya dalam webinar bertajuk 'Sinergitas Program Sekolah Siaga Kependudukan dan Gerakan Sekolah Sehat' di Jakarta, Selasa (27/8).
Ia menjelaskan satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan mata pelajaran, tematik, secara integrasi maupun blok waktu untuk menyelaraskan materi Bangga Kencana ke dalam Kurikulum Merdeka.
Sebagai contoh, ia menyebutkan, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru dapat memasukkan salah satu tujuan pembelajaran ialah agar peserta didik mampu membaca intensif satu teks bertemakan bonus demografi sehingga dapat menemukan ide pokok dan permasalahan utama yang dibahas dalam teks tersebut.
Selain dalam mata pelajaran, satuan pendidikan juga dapat mengintegrasikan substansi materi Bangga Kencana dengan Modul Ajar dan Modul Proyek Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
Budyawati juga menekankan integrasi materi SSK dapat juga melibatkan kegiatan kesiswaan atau ekskul, seperti Pramuka Peduli Kependudukan dan bimbingan konseling serta penyediaan Pojok Kependudukan di sekolah.
Selain dapat diintegrasikan dengan Kurikulum Merdeka, ia menambahkan, program SSK juga memiliki keselarasan dengan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) yang telah diinisiasi oleh Kemendikbudristek sejak akhir 2023.
Ia menilai fokus Gerakan Sekolah Sehat yang ingin menciptakan anak Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter sebagaimana diimplementasikan dalam 5 Fokus Sehat sejalan dengan tujuan program Sekolah Siaga Kependudukan, yaitu membentuk generasi yg mampu menghadapi tantangan dan permasalahan kependudukan saat ini dan masa depan.
Aspek tantangan dan permasalahan tersebut mencakup perilaku seks bebas, pernikahan dini, narkoba, stunting, peduli lingkungan, dan permasalahan kependudukan lainnya. (S-1)
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Kemenkes ungkap 6% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah (BBLR) lewat Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Simak risiko stuntingnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Data menunjukkan bahwa 20%–30% anak di Indonesia terdeteksi mengalami cacingan secara global.
DI tengah perubahan sistem pendidikan yang kerap berganti mengikuti dinamika kebijakan pemerintah, Kurikulum Merdeka tetap menonjolkan kelebihan yang tak lekang oleh waktu: kolaborasi.
Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan mengingatkan pemerintah untuk mengubah kurikulum pendidikan. Hal itu menyusul adanya isu akan digantinya Merdeka Belajar.
Abdul Mu'ti akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari masyarakat terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini.
Pemerintahan baru nanti diharapkan gerak cepat untuk berkoordinasi melakukan evaluasi dan penetapan kurikulum yang tepat dan tetap ke depannya.
Sekolah Al Azhar di bawah naungan Yayasan Waqaf Al Muhajirien menggunakan tiga kurikulum yaitu Kurikulum Al Azhar, Kurikulum Merdeka, dan Kurikulum Cambridge.
Kemendikbud-Ristek menegaskan bahwa pendidikan perubahan iklim yang masuk dalam kurikulum Merdeka sebenarnya bukan baru dan sudah ada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved