Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi jaminan untuk para saksi terkait kasus dugaan intimidasi dan kecurangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dibutuhkan jaminan keamanan bagi saksi lantaran sidang keterangan saksi harus diundur hingga 14 Februari.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay menilai jaminan keamanan para saksinya sangat penting agar tidak terjadi lagi upaya menghalang-halangi saksi untuk memberi keterangan.
Pasalnya, Hadar menilai dalam sidang kemarin, Rabu (8/2), ada upaya dari anggota KPU untuk membuat saksinya gagal bersaksi.
"Ada upaya-upaya seperti ia (saksi) anggota KPU, maka ia gak boleh harus ada izin, ia PNS itu harus izin, itu tidak bisa. Karena ini persidangan etik. Persidangan di sini adalah persidangan orang ke orang, ini persidangan etik," ujar Hadar, Kamis (9/2).
"Jadi setiap orang yang mengupayakan kebenaran dan kejujuran serta berjuang untuk lembaganya itu ya jangan dihalang-halangi," tuturnya.
Baca juga: Dua Provinsi Dinilai Sangat Rawan Menjelang Pemilu 2024
Hadar mengemukakan saksinya mendapatkan intimidasi dari rekannya sesama anggota KPU di Sulawesi Utara (Sulut).
"Saya diperlihatkan dalam grup, mereka dibully habis-habisan, video mereka (barang bukti) itu, di dalam grup dibully habis-habisan," ungkap Hadar.
Hadar menyebut cara KPU memperlakukan anggotanya yang bersebrangan sangat tidak adil dan dianggap sebagai musuh.
"Masa kita membiarkan satu lembaga yang sudah diduga rusak ini bisa bertahan terus sampai seperti ini. Di sini lah ingin dicari keadilannya, ingin ditunjukkan jadi seharusnya lembaga ini pun harus melindungi dan memberi ruang," pungkasnya.
Adapun sidang soal dugaan kecurangan hasil verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 dan intimidasi oleh Komisioner KPU RI tiba-tiba ditunda.
Dari pantauan Media Indonesia, sidang yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB pagi, tiba-tiba diakhiri oleh ketua hakim Heddy Lugito pada pukul 16.00 WIB, pada Rabu (8/2).
Di dalam sidang, tim kuasa hukum Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu menjelaskan soal adanya dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU RI dan juga KPUD dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulut.
Kemudian, teradu satu hingga sepuluh masing-masing membantah terkait tuduhan yang diarahkan ke mereka. Namun, sidang tiba-tiba ditunda saat pemohon tinggal melaporkan bukti video dan keterangan saksi.
“Ini sudah pukul 4, waktunya solat Ashar, kami menyarankan sidang lanjutan pada tanggal 14 Februari,” ungkap Heddy dalam sidang yang digelar di kantor DKPP, Jakarta, Rabu (8/2).(OL-5)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved