Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengidentifikasi potensi kerawanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebanyak dua provinsi masuk kategori sangat rawan.
"Untuk provinsi sangat rawan adalah Papua Barat dan Papua," kata Listyo dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2).
Listyo mengatakan ada tiga provinsi yang masuk kategori rawan. Provinsi itu, yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.
"Untuk kabupaten/kota, ada dua yang sangat rawan yaitu Kepulauan Seribu dan Mimika," jelas dia.
Baca juga: Pileg 2024, Jumlah Dapil Di Cianjur Bertambah
Sementara itu, ada 14 kabupaten/kota yang masuk kategori rawan. Mulai dari Lhokseumawe, Subulussalam, Pangkal Pinang, hingga Tangerang Selatan.
"Kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Tasikmalaya, Pontianak, Kotamobagu, Palopo, Bima, Ternate, Tidore Kep, dan Jayapura," ujar Listyo.
Listyo menyebut pihaknya juga memetakan enam indeks potensi kerawanan Pemilu 2024. Mulai dari disiplin protokol kesehatan, partisipasi masyarakat, penyelenggara, potensi gangguan, kontestan, hingga ambang gangguan.
"Kami mengajak seluruh stakeholder bergerak bersama dari pusat hingga daerah untuk menghadapi gejolak yang dapat mengganggu kestabilan nasional," tutur dia. (OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved