Indonesia Harus Jaga Stabilitas Di Tahun Politik

TAHUN politik menjelang pemilu kerap menghangatkan tensi di dalam negeri. Hal itu diharapkan tak serta merta membuat kegaduhan dan menyebabkan instabilitas di Indonesia tahun ini.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia perlu menjaga stabilitas dalam negeri agar perekonomian dan target-target pembangunan nasional dapat tetap tercapai.

"Kampret dan cebong itu bukan komoditas yang baik untuk investasi. Itu isu yang akan mempengaruhi kondisi kita," ujarnya.

Dia berharap masyarakat dapat tetap berkomitmen untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, narasi yang dibangun mesti konstruktif dan mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Terjaganya stabilitas di dalam negeri, kata Bahlil, tak hanya berimplikasi pada kondisi sosial dan politik Indonesia. Itu juga dapat mempengaruhi kinerja perekonomian melalui masuknya investasi ke Tanah Air.

Sebab, para penanam modal perlu kepastian mengenai keamanan dan stabilitas negara yang akan dijadikan tujuan investasi. "Investor itu wait and see di tahun politik. Bagaimana mereka mau masuk kalau stabilitas politiknya kacau," kata Bahlil.

Baca juga: Bahlil: Perppu Cipta Kerja tetap Perlu Meski Tekanan Global Reda

Diketahui, pemerintah menargetkan penanaman modal di Indonesia menyentuh Rp1.400 triliun pada 2023. Target itu naik Rp200 triliun dari tahun sebelumnya, atau jauh di atas dari yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) senilai Rp1.099,8 triliun di tahun ini.

Padahal tahun ini perekonomian dunia diprediksi bakal mengalami perlambatan ekonomi, bahkan resesi. Namun itu tak menyurutkan keinginan pengambil kebijakan untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri.

Indonesia saat ini disebut memiliki kondisi perekomian yang relatif baik ketimbang banyak negara. Jangan sampai, kata Bahlil, Indonesia mengalami hal yang serupa dengan Inggris yang aat ini mengalami kesusahan perekonomian.

Itu bermula dari sisi politik, di mana Inggris mengganti perdana menteri. Setelah pergantian itu, perekonomian Inggris kian merosot karena respons paket kebijakan yang diambil salah dan berakhir pada melemahnya nilai tukar poundsterling.

"Ini pertama dalam sejarah poundsterling itu lebih rendah dari dolar Amerika Serikat. Karena itu, stabilitas kepemimpinan nasional dalam konteks membawa ekonomi itu kita harus betul-betul pikirkan," pungkas Bahlil. (OL-4)