Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, terkait dengan dinamika koalisi belum akan ada kejutan usai pertemuan tersebut.
“Sebenarnya waktu saat ini belum akan banyak kejutan, mengingat semua partai masih miliki waktu menimbang akan bergabung dengan siapa,” ujar Dedi ketika berbincang hari ini (2/2).
Namun melihat pertemuan Ketum Airlangga dan Ketum Surya Paloh, Dedi melihat dengan pertemuan kedua partai, membuka peluang untuk berkoalisi.
“Pertama, Golkar diberi peluang bergabung dengan koalisi Perubahan, terlebih Golkar juga KIB tidak memiliki tokoh potensial di skema Capres, dengan porsi suara di kabinet saat ini, Golkar dimungkinkan memiliki peluang menjadi Cawapres dari Anies,” ungkap Dedi.
Kemudian kedua, Nasdem meminta dukungan Golkar sekaligus galang kekuatan lawan dominasi PDIP, baik dominasi di Pemilu maupun di kabinet.
Jika terjadi kesepakatan, dan koalisi perubahan mendapat tambahan Golkar, maka peluang kekalahan PDIP menguat, bahkan jika usung Jokowi kembali sekalipun.
Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN, sementara Nasdem di Poros Perubahan bersama Demokrat dan PKS.
Baca juga: Erick Dinilai jadi Penumpang Gelap Gelaran Satu Abad NU, PBNU Membela
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan bersama Ketum Nasdem Surya Paloh adalah sebuah komunikasi politik.
"Sehingga tentu komunikasi dan silaturahmi Golkar saya dan Pak Surya Paloh komunikasi selalu terjadi dan ini jadi komitmen bahwa dalam politik adalah memilih jalan tapi komunikasi berjalan lancar," kata Airlangga.
Lalu ketika ditanya, apakah ada kemungkinan KIB dan Nasdem akan berkoalisi ? “ Apakah (Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka,” ujar Airlangga.
Komunikasi Politik
Sementara itu, peneliti dari Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai Nasdem tengah berupaya memperbaiki komunikasi politik dengan partai-partai yang bergabung di pemerintahan.
Hal itu didasarkan pada jawaban Ketum Nasdem Surya Paloh dan kondisi situasi politik koalisi pemilu. "Saya melihat Nasdem berniat memperbaiki komunikasi politik dengan rekan koalisi pemerintahan saat ini, dan tidak secara langsung terkait dengan koalisi pencalonan menuju Pemilu 2024," terang sosok yang akrab disapa Puput itu di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, hal itu juga tampak dari beberapa pihak yang ditemui Surya Paloh merupakan tokoh kunci koalisi pemerintahan, seperti Presiden Jokowi dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Selain itu, Puput menduga Nasdem tidak akan melakukan perubahan pilihan kandidat Pilpres 2024. Kunjungan Surya Paloh juga membuka peluang untuk mencari sosok pendamping Anies Baswedan.
"Saya menduga Anies tetap akan dicalonkan, tetapi strategi lain bisa terpengaruh, misalnya terkait dengan nama cawapres Anies nanti. Namun demikian, kita lihat saja nanti," tegasnya.(OL-4)
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved