NEWSTICKER

Indeks Korupsi Turun, Presiden: Kita Evaluasi Bersama

Andhika Prasetyo

02/2/2023 10:17

Indeks Korupsi Turun, Presiden: Kita Evaluasi Bersama — Presiden Joko Widodo(MI/S Bronto )

Presiden Joko Widodo mengaku telah menerima laporan terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami penurunan.

Ia pun memastikan akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki hal tersebut. "Itu akan menjadi evaluasi dan koreksi kita bersama," ujar Jokowi di Bali, Kamis (2/2).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan skor IPK Indonesia sebesar 34 dari skala 100 di 2022. Angka tersebut lebih rendah dari 2021 yang kala itu masih berada di 38.

Di level Asia Tenggara Asia Tenggara, skor Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Jangankan bersaing dengan Singapura yang mengantongi nilai 83, Indonesia saja kini kalah dengan Malaysia (47), Timor Leste dan Vietnam (42), serta Thailand (36). (OL-12)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Retno Hemawati

Berita Lainnya

Skandal Jeffrey Epstein Guncang Norwegia: Parlemen Bentuk Komisi Investigasi Khusus
18/3/2026 07:50
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
Potong Gaji Menteri dan Anggota DPR Dinilai tak Efektif, Korupsi Akar Masalah
17/3/2026 17:44
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MK: Pelanggaran di UU Sektoral Bisa Dijerat UU Tipikor jika Memenuhi Unsur Korupsi
16/3/2026 18:56
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Prabowo: Korupsi harus Dihilangkan karena Bertentangan dengan Ajaran Agama
11/3/2026 04:35
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
Maraton Penindakan 2026: Setelah Bupati, KPK Turut Ciduk Wabup Rejang Lebong
10/3/2026 12:32
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Kejagung Sita Dokumen dan Alat Elektronik dari Kantor Ombudsman
10/3/2026 12:19
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan