Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo membeberkan jurus utama yang ia gunakan dalam memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dan Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 silam.
Itu adalah menangkap peluang dengan tampil beda dari kandidat-kandidat lainnya. "Saya ini bukan siapa-siapa. Dari Solo, ndeso, masuk ke Jakarta yang kota besar. Saya melihat di situ ada peluang," ujar Jokowi dalam Kopdarnas Partai Solidaritas Indonesia di Jakarta, Selasa (31/1).
Saat itu, Jokowi melihat semua tokoh yang hendak terjun berkontestasi memiliki penampilan mewah. Mereka kerap tampil ke publik dengan setelan jas, lengkap dengan dasi dan peci.
"Setiap pemilihan pilkada di manapun, selalu calonnya itu pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Tidak ada yang berani keluar dari situ," tuturnya.
Akhirnya, Jokowi, yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama, memutuskan untuk melakukan terobosan. Keduanya selalu keluar dengan tampilan sederhana, yaitu mengenakan kemeja kotak-kotak.
Baca juga: Anies Baswedan Ajak Warga Wujudkan Negara Adil untuk Semua
"Saat itu, saya ingat menyiapkan dengan Pak Ahok itu baju kotak-kotak. Tidak ada yg berani membuat tren seperti itu. Tapi memang ada risikonya. Risikonya bisa kalah kalau keliru," sambung mantan wali kota Surakarta itu.
Namun, ternyata strategi itu berhasil. Sebagai sosok pendatang baru, ia mampu mengambil hati rakyat dan memenangi kontestasi.
"Ternyata disambut oleh masyarakat, utamanya masyarakat muda. Cari barang seperti itu. Jangan menjadi follower tapi harus menjadi trend setter," tandasnya.(OL-4)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved